Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara mengenai unggahan pesinetron pesinetron Indah Kartika Mutiarawati atau Ike Muti.
Suhaimi menegaskan sebaiknya semua pihak harus mencari klarifikasi sebelum cepat mengambil kesimpulan.
Baca juga: Klarifikasi Proyek Artis Ike Muti, Agensi: Bukan Dengan DKI
"Ya itulah gunanya klarifikasi. Jadi semua orang siapapun harus mencari klarifikasinya dulu sebelum mengambil kesimpulan. Benar tidak sih seperti ini. Kalau dapat klarifikasi, baru bisa menyimpulkan," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1,8).
Baca juga: Ike Muti Ungkap Diminta Hapus Foto Jokowi demi Proyek di DKI
Suhaimi menyayangkan Ike Muti tidak mengambil langkah klarifikasi sebelum mengunggah di media sosial (medsos). Padahal di era yang semua serbadigital seperti saat ini, klarifikasi sangat penting agar informasi yang beredar adalah informasi yang valid.
"Apalagi sekarang semua serbacepat. Info apapun bisa tersiar dengan sangat cepat," ungkapnya.
Baca juga: Sangkal Suruh Hapus Foto Jokowi, Pemprov DKI Somasi Ike Muti
Sebelumnya, artis pemeran dalam sinetron Preman Pensiun Ike Muti mengunggah foto dengan Presiden Joko Widodo di akun Instagram @ikemuti16 dengan keterangan foto yang menyudutkan Pemprov DKI Jakarta. Dalam tulisan itu Ike mengungkapkan kekecewannya karena tidak jadi bekerja dalam film pendek yang ia duga didanai Pemprov DKI.
Penyebabnya adalah di sekian banyak unggahannya ada beberapa foto dengan Presiden Jokowi yang diminta untuk dihapus oleh penyelenggara proyek film pendek tersebut. (X-15)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
OJK denda influencer saham Rp5,35 miliar atas manipulasi harga lewat media sosial. Tiga pihak lain disanksi dalam kasus IMPC.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
BNPT mencatat 230 donatur aktif mendukung kelompok teroris dari 2023-2025, dengan pendanaan mencapai Rp5 miliar.
Puncak popularitas Lincoln’s Rock di Blue Mountains berujung penutupan. Ribuan turis menyerbu demi meniru foto Jennie Blackpink, memicu kekhawatiran keamanan dan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved