Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara mengenai unggahan pesinetron pesinetron Indah Kartika Mutiarawati atau Ike Muti.
Suhaimi menegaskan sebaiknya semua pihak harus mencari klarifikasi sebelum cepat mengambil kesimpulan.
Baca juga: Klarifikasi Proyek Artis Ike Muti, Agensi: Bukan Dengan DKI
"Ya itulah gunanya klarifikasi. Jadi semua orang siapapun harus mencari klarifikasinya dulu sebelum mengambil kesimpulan. Benar tidak sih seperti ini. Kalau dapat klarifikasi, baru bisa menyimpulkan," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1,8).
Baca juga: Ike Muti Ungkap Diminta Hapus Foto Jokowi demi Proyek di DKI
Suhaimi menyayangkan Ike Muti tidak mengambil langkah klarifikasi sebelum mengunggah di media sosial (medsos). Padahal di era yang semua serbadigital seperti saat ini, klarifikasi sangat penting agar informasi yang beredar adalah informasi yang valid.
"Apalagi sekarang semua serbacepat. Info apapun bisa tersiar dengan sangat cepat," ungkapnya.
Baca juga: Sangkal Suruh Hapus Foto Jokowi, Pemprov DKI Somasi Ike Muti
Sebelumnya, artis pemeran dalam sinetron Preman Pensiun Ike Muti mengunggah foto dengan Presiden Joko Widodo di akun Instagram @ikemuti16 dengan keterangan foto yang menyudutkan Pemprov DKI Jakarta. Dalam tulisan itu Ike mengungkapkan kekecewannya karena tidak jadi bekerja dalam film pendek yang ia duga didanai Pemprov DKI.
Penyebabnya adalah di sekian banyak unggahannya ada beberapa foto dengan Presiden Jokowi yang diminta untuk dihapus oleh penyelenggara proyek film pendek tersebut. (X-15)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Dalam psikologi perkembangan, remaja sedang berada pada fase meningkatnya kebutuhan otonomi.
Salah satu fenomena yang paling sering muncul dari penggunaan media sosial adalah kecenderungan remaja untuk melakukan perbandingan sosial secara ekstrem.
Laporan Kebahagiaan Dunia terbaru mengungkap dampak negatif algoritma TikTok dan Instagram pada mental pemuda.
Matcha memang kaya akan katekin, terutama epigallocatechin gallate (EGCG) yang bersifat antioksidan.
Cara seseorang mengekspresikan kesedihannya berkaitan erat dengan apa yang dirasa paling menguatkan bagi dirinya sendiri.
Narasi-narasi menyesatkan di media sosial menjadi salah satu pemicu utama keengganan orangtua untuk memberikan vaksinasi kepada anak mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved