Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta tengah mendalami status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan pembangunan depo MRT Jakarta fase 2b, yang berlokasi di Ancol Barat.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, menyebut PT Asahimas Flat Glass memiliki tujuh sertifikat HGB di kawasan Ancol Barat, yang masa berlakunya habis pada 2022.
"Kami menanyakan apakah semua (tujuh HGB) ini sudah diperpanjang. Kalau sudah, malah menjadi haknya Asahimas untuk menggunakannya," ujar Aziz seusai rapat kerja, Rabu (22/7).
Baca juga: Isu Penurunan Tanah Bayangi Pembangunan MRT Fase II
Diketahui, PT Jakpro juga memiliki tiga sertifikat HGB di kawasan Ancol Barat seluas 29.082 meter persegi. Sejauh ini, DPRD belum mendapat kejelasan perihal HGB tersebut. Aziz meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak perpanjang HGB dari Asahimas.
“Kalau sampai membayar (Asahimas) dalam hal ini, Pemprov DKI justru akan dirugikan. Karena sebenarnya milik Pemprov DKI. Kalau bisa kita tarik (HGB), ya ditarik, karena digunakan untuk depo,” pungkas Aziz.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar, menjelaskan pemilihan kawasan Ancol Barat sebagai lokasi depo MRT lantaran memiliki lahan yang siap digunakan.
Baca juga: Terdampak Covid-19, MRT Jakarta Lakukan Efisiensi
Lahan di Ancol Barat berbentuk persegi panjang. Sehingga, cukup efektif menampung area stabling dan radius putar MRT. Adapun luas depo kurang lebih sekitar 32 hektare.
"Ada lahan Asahimas di Ancol Barat yang akan ditinggalkan, karena bukan kawasan industri lagi. Luas efektifnya bisa dipakai semua. Relatif bagus, sudah dipagari dan konsolidasi lahan sudah bagus," jelas William.(OL-11)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini, modifikasi cuaca bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan prioritas utama.
Fakta mengkhawatirkan mengenai infiltrasi narkoba yang kini telah menyusup ke berbagai sektor, mulai dari perkantoran, instansi pemerintahan, hingga lembaga pendidikan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen zero tolerance terhadap peredaran narkotika di Jakarta.
FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menegaskan arah pembangunan industri di Ibu Kota tidak boleh hanya bertumpu pada perusahaan besar dan investasi skala jumbo.
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved