Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEGAWAI negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan masuk kerja 50% selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Regulasi itu juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.
Selama PSBB transisi PND di DKI ASN bekerja ada yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) dan sebagian lainya ada yang work from home (WFH).
"Kan mulai Senin (8/6) kantor aktif. SE Menpan RB pun sudah mulai diterapkan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara sudah aktif dalam menyesuaikan masa new normal," kata Chaidir saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/6).
J am kerja masuk dan pulang PNS bakal diatur agar tidak terjadi bentrokan satu sama lain. Dalam bekerja pun, para PNS menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Seperti menggunakan masker dan mengecek suhu tubuh.
"Mengikuti protokol Covid-19. Posisinya kedatanganya dan pulang juga dibagi. Tapi ini kami masih merumuskan. Mana yang WFO dan WFH," jelas Chaidir.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyatakan satu persatu ada pelonggaran aktivitas dan tempat-tempat diizinkan beroperasi. Perkantoran yang selama ini ditutup, diperbolehkan buka oleh Pemprov DKI Jakarta.
" Perkantoran akan bisa dimulai buka pada Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50 persen (pegawai)," jelas Anies dalam video Youtube resmi Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6). (OL-4)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved