Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PEGAWAI negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan masuk kerja 50% selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Regulasi itu juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.
Selama PSBB transisi PND di DKI ASN bekerja ada yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) dan sebagian lainya ada yang work from home (WFH).
"Kan mulai Senin (8/6) kantor aktif. SE Menpan RB pun sudah mulai diterapkan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara sudah aktif dalam menyesuaikan masa new normal," kata Chaidir saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/6).
J am kerja masuk dan pulang PNS bakal diatur agar tidak terjadi bentrokan satu sama lain. Dalam bekerja pun, para PNS menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Seperti menggunakan masker dan mengecek suhu tubuh.
"Mengikuti protokol Covid-19. Posisinya kedatanganya dan pulang juga dibagi. Tapi ini kami masih merumuskan. Mana yang WFO dan WFH," jelas Chaidir.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyatakan satu persatu ada pelonggaran aktivitas dan tempat-tempat diizinkan beroperasi. Perkantoran yang selama ini ditutup, diperbolehkan buka oleh Pemprov DKI Jakarta.
" Perkantoran akan bisa dimulai buka pada Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50 persen (pegawai)," jelas Anies dalam video Youtube resmi Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6). (OL-4)
Pramono juga menegaskan akan mendukung penuh dan menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima sekaligus memimpin audiensi Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM.
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved