Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPOLISIAN Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintasnya telah memberikan bantuan terhadap puluhan ribu sopir yang pekerjannya terdampak signifikan akibat Covid-19. Bantuan tersebut menjadi bagian Program Keselamatan Tahun 2020.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo menyebut di wilayah hukumnya, Polri telah menggelontorkan Rp24,159 miliar dalam bentuk pelatihan dan bantuan sosial. Angka tersebut merupakan bantuan tahap pertama.
Baca juga: Baznas Bazis DKI Terima Bantuan 3.000 Karton Minuman Serbuk
"Masing-masing pengemudi itu mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Untuk DKI Jakarta dan sekitaranya, totalnya 40.265 pengemudi," ungkap Hari dalam diskusi daring yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta, Selasa (19/5).
Untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri, bantuan selama tiga tahap tersebut dianggarkan mencapai Rp72,5 miliar. Tahap pertama program tersebut dilaksanakan sejak 15 April dan berakhir pada 15 Mei kemarin. Sementara itu, tahap kedua dimulai sejak 16 Mei sampai 15 Juni. Sedangkan tahap ketiga akan dilaksanakan pada 16 Juni hingga 15 Juli.
Hari memaparkan bahwa sopir-sopir yang menjadi sasaran pihaknya antara lain sopir taksi, bus, kernet, truk, angkot, ojek pangkalan, becak, travel, bajaj, dan bemo. Mereka diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dengan materi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, safety driving, etiket pelayanan, serta percakapan dasar Bahasa Inggris.
"Setelah selesai melaksanakan kegiatan pelatihan, mereka kita berikan bansos berupa buku tabungan BRI dan kartu ATM yang isinya senilai Rp600 ribu," ujar Hari.
Bantuan yang diberikan Polri kepada para sopir angkutan umum yang terkena dampak selama pandemi Covid-19 merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Untuk seluruh wilayah Indonesia sendiri, target jumlah sopir yang akan mendapatkan bantuan tersebut berjumlah 197 ribu orang dengan total anggaran Rp365 miliar. (OL-6)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved