Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyusun aturan baru untuk menghalangi warga melakukan mudik lokal. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan yang bisa pergi dan masuk ke Jakarta ke dan dari Bodetabek maupun daerah lainnya hanyalah warga yang memiliki kondisi dan memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional No. 4 tahun 2020.
"Yang boleh keluar masuk yang memiliki izin. Apakah izin perjalanan ke Bandung untuk kerja. Saat masuk, dia harus menunjukkan dia sudah punya izin masuk ke Jakarta," kata Syafrin kepada Media Indonesia, Jumat (15/5).
Syafrin menyebut melalui aturan itu nantinya warga yang memenuhi persyaratan harus mendaftar melalui suatu situs resmi untuk memperoleh izin keluar masuk Jakarta.
Baca juga: Wapres: Kedisiplinan Masyarakat Saat PSBB Masih Jauh dari Harapan
Jika memenuhi syarat, pihaknya akan mengeluarkan surat izin melalui surel pemohon beserta kode barcode.
"Jadi nanti ada kriteria perjalanan yang diperbolehkan itulah yang dikecualikan selama PSBB. Itulah nanti yang akan diberikan izin melalui sistem elektronik. Jadi masyarakat akan mengajukan bisa melalui website kami akan diproses. Kemudian dia akan mendapatkan email untuk izinnya, disana dilengkapi dengan barcode yang bisa dilakukan pengawasan," jelasnya.
Warga yang melintas perbatasan namun tidak memiliki izin akan ditolak masuk maupun keluar Jakarta.
"Tidak ada izin, kita minta putar balik," tegasnya.
Larangan mudik lokal ini menurutnya dapat berlaku karena saat ini seluruh wilayah Jabodetabek telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hanya warga yang memiliki kepentingan penting seperti bekerja di sektor yang dikecualikan, pergi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun untuk menjalani pengobatan yang bisa pergi keluar rumah.
Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB, serta Peraturan Gubernur No 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB untuk Pencegahan Penularan Covid-19 di Jakarta.
"Artinya dalam kawasan Jabodetabek itu, selama masa PSBB, yang diperbolehkan bergerak hanya untuk kegiatan dikecualikan," pungkasnya.(OL-4)
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved