Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI bakal memberikan sanksi tegas kepada pengemudi ojek daring atau online (ojol) yang masih berkerumun selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kepala Satpol PP DKI, Arifin, menegaskan upaya tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada warga yang mengabaikan aturan.
"Bisa sanksi sosial, sedang kita rumuskan. Kalau masih bandel dan ditemukan kembali ada sanksi hukumnya," kata Arifin saat dihubungi, Rabu (6/5).
Baca juga: Jakarta Terapkan PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Turun 40%
Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa sanksi sosial. Misalnya, membersihkan fasilitas di wilayah Ibu Kota. Langkah itu harus diambil sebagai peringatan terhadap warga agar mematuhi aturan PSBB. Sehingga, laju penyebaran covid-19 dapat ditekan.
"Enggak usah ditahan (sanksinya), langsung di tempat saja. Kalau orang yang nongkrong dibuat surat keterangan teguran tertulis juga. Terus kami kasih sapu dan rompi orange seperti tahanan dengan tulisan Pelanggar PSBB," jelas Arifin.
Baca juga: Jeritan Pengemudi Ojek Daring di Tengah Pandemi
Rencana penerapan sanksi masih dikaji. Arifin memastikan dalam waktu dekat pihaknya bakal menerapkan aturan tegas. Satpol PP juga memberikan teguran tertulis kepada tiga ribu pelanggar PSBB. Teguran itu ditujukan kepada perorangan atau pelaku usaha yang masih abai terhadap protokol pencegahan covid-19.
"Macam-macam (pelanggaranya). Ada yang tidak gunakan masker. Lalu ada restoran yang masih memberikan layanan di tempat. Ada usaha yang masih buka. Teguran tertulis itu diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran," tandasnya.(OL-11)
MENANGGAPI rencana pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15%, sejumlah perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi menyatakan dukungan langkah yang berimbang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan wacana penyesuaian tarif ojek online (ojol) masih dalam tahap pembahasan.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol) saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan.
Kementerian Perhubungan mengungkapkan kajian terkait kenaikan tarif ojek daring atau ojek online (ojol) sebesar 8% hoigga 15% sudah memasuki tahapan final.
Bagi para driver ojek online (ojol), memilih HP dengan baterai tahan lama adalah hal krusial. Aktivitas seharian yang padat menuntut smartphone dengan daya tahan tinggi,
Biaya pungutan tambahan dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp8,9 triliun.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved