Soal Transparansi Bansos, PSI Minta Anies Tiru Bekasi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menuturkan seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi bansoscovid19.bekasikota.go.id.

Melalui sistem ini, sebut William, seluruh warga bisa memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

“Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan," jelas William dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (14/4).

Lebih lanjut William menerangkan warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat, tapi pendaftaran dilakukan secara manual. Menurutnya, sistem manual memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.

Selain itu, kata William, aparat RT/RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual.

Baca juga: Terima Banyak Keluhan, DPRD Bakal Perketat Bansos DKI

“Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online, sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan status dan proses pendataan bansos,” jelas William.

Terlebih saat ini banyak sekali skema bansos covid-19 yang diberikan ke masyarakat baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Banyaknya skema tersebut, lanjut WIlliam, membuat kebingungan di masyarakat karena minimnya informasi siapa yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.

Menurut William, selain dapat digunakan untuk melacak status, sistem informasi online juga harus memuat penjelasan tentang berbagai skema bansos yang bisa diperoleh warga. Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos dan menentukan skema bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada.

"Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi, semacam one stop service and information center terkait bansos,” pungkasnya. (OL-14)