Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 323.224 pekerja yang ekonominya terdampak pandemi virus korona (covid-19).
Data itu diperoleh dari pendataan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Pendataan dibagi dalam dua tahap, yakni tahap 1 ditutup pada 4 April dan tahap 2 ditutup pada 9 April.
Baca juga: Covid-19 Guncang Ekonomi, KSPI Khawatirkan PHK Massal
"Dari dua tahap pendataan, total 323.224 pekerja terdampak ekonominya. Sebanyak 100.111 pekerja dirumahkan dari pendataan tahap 2 saja. Sementara dari pendataan tahap 2 juga diketahui 20.528 pekerja di-PHK," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah, saat dikonfrimasi, Sabtu (11/4).
Sehingga, total 50.891 pekerja di Jakarta mengalami PHK dari pendataan tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1, pekerja yang dirumahkan tanpa mendapat upah sebanyak 172.222 orang. Sementara pekerja yang di-PHK sebanyak 30.363 orang.
Baca juga: Tidak Ada Uang Tunai, Berapa Nilai Paket Bantuan DKI?
Untuk total pekerja yang dirumahkan tanpa upah pada pendataan tahap 1 dan 2, yakni 272.333 orang. Pekerja yang ekonominya terdampak covid-19 akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa Kartu Prakerja.
"Bantuan dari pemerintah pusat. Terkait seperti apa bantuan, yang pas jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita hanya diminta tolong untuk mendata," pungkas Andri.
Lebih lanjut, Andri belum bisa memastikan apakah pihaknya akan kembali membuka pendataan tahap ketiga. Namun jika Kementerian Ketenagakerjaan meminta pendataan dibuka kembali, pihaknya akan melaksanakan hal tersebut.(OL-11)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) memberikan bantuan solidaritas kepada para jurnalis yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved