Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

NasDem Minta Anies Potong TKD PNS Untuk Tangani Covid-19

Putri Anisa Yuliani
03/4/2020 02:05
NasDem Minta Anies Potong TKD PNS Untuk Tangani Covid-19
Ketua Fraksi Partai NasDem DzkI Jakarta Wibi Andrino(MI/Atet Dwi Permada)

KETUA Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong agar Pemprov DKI melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS DKI untuk dialihkan ke belanja tak terduga (BTT) guna menangani wabah covid-19.

Namun, Wibi memberikan catatan bahwa TKD bagi PNS yang terkait di bidang kesehatan tidak ikut dipotong.

"Kita juga minta pemotongan TKD ASN tapi variatif. Yang kita minta untuk tidak dipotong itu adalah TKD petugas medis yang tangani covid-19. Nah, itu jangan dipotong TKD-nya. Jadi yang dipotong yang lain-lain," ujar Wibi saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).

Selain itu, tunjangan transportasi PNS juga bisa dialihkan untuk anggaran BTT.

Dari proses pembahasan Pemprov DKI perlu mengalihkan dana hingga Rp3 triliun untuk menangani covid-19.

DPRD DKI pun sudah menyetujui pengalihan dana di antaranya dari Formula E serta Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD yang bisa ditunda. Seperti PMD kepada PT MRT Jakarta rencananya sebanyak Rp500 miliar dari total Rp2,6 triliun dialihkan ke BTT.

Baca juga : Anies Minta Dana Bagi Hasil Pemerintah Segera Dicairkan

Sementara itu, rencananya ada PMD ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dikhususkan untuk infrastruktur Formula E sebesar Rp747 miliar. Dari nilai itu, Rp300 miliar akan dikurangi dan dialokasikan ke BTT.

"Yang sudah dijadikan wacana untuk realokasi anggaran itu adalah anggaran Formula E. Kita minta alihkan untuk penanganan covid-19 kurang lebih hampir Rp300 miliar. Terus penyertaan modal daerah PT MRT itu kemungkinan Rp500 miliar," jelas Wibi.

Wibi menegaskan hal itu menurutnya sudah dibahas Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta. Selain itu, dalam pembahasan itu juga mengemuka terkait insentif pajak senilai Rp300 miliar.

"Ini memang sudah jadi satu kesepemahaman bersama diantara kita dengan Gubernur. Tentu ini sudah jadi discuss. Jangan pikir kita tidur aja. Pimpinan parpol pasti bergeraklah," tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana merealokasikan sebagian pos-pos APBD 2020 untuk BTT penanganan covid-19.

Ditargetkan dari realokasi itu, Pemprov DKI mampu menganggarkan hingga Rp3 triliun untuk menangani wabah covid-19 termasuk memberikan bantuan pada warga yang terdampak ekonominya.(OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya