Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendorong agar paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta dilaksanakan pada 6 April mendatang. Menurutnya, di saat wabah Covid-19 belum mereda, sebaiknya agenda yang memerlukan perkumpulan banyak orang seperti pemilihan wagub DKI bisa ditunda.
Tanggal 6 April dipilih karena saat itu masa Tanggap Darurat Covid-19 yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berakhir.
Baca juga: Elang Group Pinjamkan Kantor 4 Lantai di Bogor Jadi RS Darurat
"Ya, kita dorong supaya pemilihan dilaksanakan 6 April. Kan ada seruan gubernur yang mengatakan masa tanggap darurat Covid-19 sampai tanggal 5 April. Yasudah kita usulkan 6 April pemilihan," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/3).
Ia pun mengajak fraksi-fraksi lainnya untuk mendukung usulan ini dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan agenda menentukan jadwal pemilihan wagub DKI yang berlangsung siang ini di Gedung DPRD DKI.
"Kita bersama fraksi-fraksi lain sedang mendorong supaya mundur saja," ujarnya.
Sebelumnya, Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI Jakarta telah menetapkan 23 Maret sebagai waktu pelaksanaan pemilihan wagub. Namun, gentingnya situasi saat ini karena penyebaran Covid-19 yang meluas membuat Ketua Prasetyo Edi Marsudi menunda proses tersebut tanpa menetapkan batas waktu.
Dihubungi terpisah sebelumnya, Ketua Panlih Wagub DKI Farazandhi menetapkan target baru pemilihan wagub DKI yakni pada Jumat (27/3) atau besok.
Terdapat dua cawagub yang akan bersaing dalam pemilihan itu yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved