Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyatakan tidak mencari keuntungan dalam pembangunan wisma di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM).
Politisi PDIP itu meminta Anies untuk berbicara jujur. Menurutnya, Anies berpotensi mencari keuntungan dari proyek tersebut.
"Kita sepakat dengan pemikiran Pak Gubernur. Ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional, saya sepakat Pak untuk pemasukan kita juga kok. Tapi, kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ, bohong lah Pak," pungkas Prasetyo kepada Anies dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (27/2).
"Wong internasional, pasti ada keuntungan mengundang orang. Nah, ini saya minta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X ini kita terbuka saja," imbuh Prasetyo.
Sebagai pimpinan DPRD DKI, dirinya tidak akan menghambat kinerja Pemprov DKI terkait kebijakan anggaran. Kepada anggota Komisi X DPR RI, Prasetyo mengatakan proyek revitalisasi TIM sudah disetujui. Namun, dengan catatan tidak ada pembangunan hotel bintang lima.
Baca juga: Pemprov DKI: Revitalisasi TIM untuk Tingkatkan Martabat Seniman
"Saya enggak pernah hambat. Saya ketok palu. Tapi kalau rasio (anggaran) ada yang enggak bener, sampai mati enggak akan saya kasih. Ketua Banggar saya, ketua DPRD saya. Palu ada di saya, uang ada di Gubernur. Ayo kita sama-sama berkomunikasi," papar Prasetyo.
Prasetyo berulang kali mengkritik Anies dalam hal komunikasi. Penolakan para seniman atas pembangunan wisma juga dianggap akibat komunikasi yang buruk dengan Pemprov DKI. Sehingga, menyebabkan para seniman beraudiensi dengan Komisi X DPR RI pada 17 Februari lalu.
"Kalau semua hanya pintar sebelah kanan, goblok ya sebelah kiri enggak betul juga. Ini pemerintah daerah. Ayo kita bangun Jakarta. Saya bicara ke Pak Gubernur ayo yang baik teruskan, yang jelek ayo kita bicara. Ini kan seenak jalannya," tegasnya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Anies menjelaskan tujuan revitalisasi TIM. Dia menegaskan pihaknya tidak mencari keuntungan dalam proyek yang dikelola PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Negara tidak mencari untung. Negara hadir untuk mencari konstitusi. Kalau swasta mencari untung. Kalau milik negara memcari pembangunan. BUMD bekerja untuk kepentingan daerah," pungkas Anies.(OL-11)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ratas di istana
Banjir dengan ketinggian air hingga 60 cm membuat kolong tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
Meski terjadi kenaikan harga cabai merah kriting, namun Pramono berupaya agar harga bahan pokok tersebut bisa tetap terjaga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved