Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyatakan tidak mencari keuntungan dalam pembangunan wisma di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM).
Politisi PDIP itu meminta Anies untuk berbicara jujur. Menurutnya, Anies berpotensi mencari keuntungan dari proyek tersebut.
"Kita sepakat dengan pemikiran Pak Gubernur. Ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional, saya sepakat Pak untuk pemasukan kita juga kok. Tapi, kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ, bohong lah Pak," pungkas Prasetyo kepada Anies dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (27/2).
"Wong internasional, pasti ada keuntungan mengundang orang. Nah, ini saya minta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X ini kita terbuka saja," imbuh Prasetyo.
Sebagai pimpinan DPRD DKI, dirinya tidak akan menghambat kinerja Pemprov DKI terkait kebijakan anggaran. Kepada anggota Komisi X DPR RI, Prasetyo mengatakan proyek revitalisasi TIM sudah disetujui. Namun, dengan catatan tidak ada pembangunan hotel bintang lima.
Baca juga: Pemprov DKI: Revitalisasi TIM untuk Tingkatkan Martabat Seniman
"Saya enggak pernah hambat. Saya ketok palu. Tapi kalau rasio (anggaran) ada yang enggak bener, sampai mati enggak akan saya kasih. Ketua Banggar saya, ketua DPRD saya. Palu ada di saya, uang ada di Gubernur. Ayo kita sama-sama berkomunikasi," papar Prasetyo.
Prasetyo berulang kali mengkritik Anies dalam hal komunikasi. Penolakan para seniman atas pembangunan wisma juga dianggap akibat komunikasi yang buruk dengan Pemprov DKI. Sehingga, menyebabkan para seniman beraudiensi dengan Komisi X DPR RI pada 17 Februari lalu.
"Kalau semua hanya pintar sebelah kanan, goblok ya sebelah kiri enggak betul juga. Ini pemerintah daerah. Ayo kita bangun Jakarta. Saya bicara ke Pak Gubernur ayo yang baik teruskan, yang jelek ayo kita bicara. Ini kan seenak jalannya," tegasnya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Anies menjelaskan tujuan revitalisasi TIM. Dia menegaskan pihaknya tidak mencari keuntungan dalam proyek yang dikelola PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Negara tidak mencari untung. Negara hadir untuk mencari konstitusi. Kalau swasta mencari untung. Kalau milik negara memcari pembangunan. BUMD bekerja untuk kepentingan daerah," pungkas Anies.(OL-11)
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved