Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyatakan tidak mencari keuntungan dalam pembangunan wisma di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM).
Politisi PDIP itu meminta Anies untuk berbicara jujur. Menurutnya, Anies berpotensi mencari keuntungan dari proyek tersebut.
"Kita sepakat dengan pemikiran Pak Gubernur. Ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional, saya sepakat Pak untuk pemasukan kita juga kok. Tapi, kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ, bohong lah Pak," pungkas Prasetyo kepada Anies dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (27/2).
"Wong internasional, pasti ada keuntungan mengundang orang. Nah, ini saya minta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X ini kita terbuka saja," imbuh Prasetyo.
Sebagai pimpinan DPRD DKI, dirinya tidak akan menghambat kinerja Pemprov DKI terkait kebijakan anggaran. Kepada anggota Komisi X DPR RI, Prasetyo mengatakan proyek revitalisasi TIM sudah disetujui. Namun, dengan catatan tidak ada pembangunan hotel bintang lima.
Baca juga: Pemprov DKI: Revitalisasi TIM untuk Tingkatkan Martabat Seniman
"Saya enggak pernah hambat. Saya ketok palu. Tapi kalau rasio (anggaran) ada yang enggak bener, sampai mati enggak akan saya kasih. Ketua Banggar saya, ketua DPRD saya. Palu ada di saya, uang ada di Gubernur. Ayo kita sama-sama berkomunikasi," papar Prasetyo.
Prasetyo berulang kali mengkritik Anies dalam hal komunikasi. Penolakan para seniman atas pembangunan wisma juga dianggap akibat komunikasi yang buruk dengan Pemprov DKI. Sehingga, menyebabkan para seniman beraudiensi dengan Komisi X DPR RI pada 17 Februari lalu.
"Kalau semua hanya pintar sebelah kanan, goblok ya sebelah kiri enggak betul juga. Ini pemerintah daerah. Ayo kita bangun Jakarta. Saya bicara ke Pak Gubernur ayo yang baik teruskan, yang jelek ayo kita bicara. Ini kan seenak jalannya," tegasnya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Anies menjelaskan tujuan revitalisasi TIM. Dia menegaskan pihaknya tidak mencari keuntungan dalam proyek yang dikelola PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Negara tidak mencari untung. Negara hadir untuk mencari konstitusi. Kalau swasta mencari untung. Kalau milik negara memcari pembangunan. BUMD bekerja untuk kepentingan daerah," pungkas Anies.(OL-11)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved