Sering Banjir, Tata Ruang Jakarta Bakal Diaudit

SEJUMLAH titik di Jakarta dan Bekasi terendam banjir imbas hujan yang tidak berhenti dari semalam hingga pagi tadi, termasuk di Jalan Protokol sampai Istana Kepresidenan. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT), Budi Situmorang, menyebut hal ini terjadi akibat kepadatan pembangunan Jakarta dan kurang taatnya tata ruang dari hulu ke hilir.

Budi menjelaskan tahun ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang kejar-kejaran dengan waktu untuk mengaudit semua dari hulu sampai ke hilir. 

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Sudah Mengantisipasi Banjir

"Menurut informasi, dari hulu juga ada persoalan karena di puncak sudah jadi vila. Nah, dari hulu kita mau menanam kembali bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena yang kita syaratkan jadi vila hanya 20% unsur tata ruangnya. Kalau lebih akan kita bongkar," tegasnya pada acara #TanyaATRBPN di Gedung Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (25/2).

"Sebenarnya dari dulu sudah banjir, biasanya kita escape close-nya kan 40% daerah Jakarta itu di bawah air, kalau pergi ke Priok itu di atas dia ada tanggul aja kan gitu, itu satu faktanya," lanjutnya.

Budi menuturkan akibat kepadatan bangunan tersebut banyak resapan air jadi tertutup hingga membuat beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir karena terus diguyur hujan deras. 

"Semalam hujannya memang deras tapi resapan tertutup oleh bangunan-bangunan jadi kan drainase nggak jalan," ujarnya.

Selain itu, Budi menceritakan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air. 

"Di daerah tengah Bogor Depok dan sekitarnya itu kan kebanyakan danau sekarang kan terus berkurang, kita kerja sama untuk menyertipikatkan danau supaya danaunya tidak berkurang,” ujarnya.

Budi menegaskan untuk pemulihan di hilir Jakarta pihaknya akan mengidentifikasi lokasi di Jakarta, ada yang mau kita bongkar termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

"Pemerintah bisa mencabut hak kalau dia untuk penanggulangan bencana," pungkasnya. (RO/OL-6)