Beli Mobil Listrik, Warga DKI Bebas Bea Balik Nama Kendaraan

Kendaraan yang dibebaskan dari BBNKB, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, adalah kendaraan berbasis listrik penuh dan bukan kendaraan hybrid atau semi listrik.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur No 3 tahun 2020 tentang Insenstif Pajak BBNKB Bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

"Jadi terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama, dan kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi dan juga kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (23/1).

Baca juga : PLN Ingin Permen Mobil Listrik Segera Terbit

DIharapkan melalui insentif ini akan mendorong warga untuk beralih dari kendaraan bermotor berbasis bahan bakar fosil ke energi terbarukan untuk menignkatkan kualitas udara ibu kota.

Insentif menurut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan otomatis diberikan dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih jauh soal pembebasan BBNKB untuk pembelian kendaraan bermotor bertenaga listrik inipun bisa mengunjungi kantor Bapenda DKI di Jalan Abdul Moeis atau di lima kantor Bapenda di lima wilayah DKI Jakarta.

Kebijakan ini juga merupakan lanjutan dari Instruksi Gubernur No 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Jakarta.

"Ini berlaku mulai 15 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 atau berlaku selama 5 tahun, nanti akan di-review kembali peraturan ini. Jadi bagi masyarakat yang berencana untuk menggunakan kendaraan bermotor basis listrik roda dua atau roda empat, kami di Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif ini," tutur Anies.

Selain insentif berupa pembebasan BBNKB, kendaraan bermotor berbasis listrik juga telah dibebaskan dari kebijakan pembatasan lalu lintas berbasis ganjil dan genap.(Put/OL-09)