Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari lembaga survei Populi Center Jefri Ardiansyah menyebut dalam hasil surveinya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam survei kebijakan penganggulangan banjir.
Namun nyatanya, jika diberikan opsi kebijakan antara normalisasi dan naturalisasi, masyarakat lebih memilih kebijakan normalisasi ala mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ada indikasi bahwa apapun program yang diluncurkan, asalkan ada nama Anies maka akan dinilai baik. Ini kan contoh buruk dalam kebijakan publik, bahwa memang ada persoalan populisme yang membuat persoalan saat ini tidak efektif," ujar Jefri di Jakarta, Rabu.
Hal itu terpapar dalam survei metode eksperimental yang dilakukan September hingga Oktober 2019 dengan total responden 300 orang.
Responden ditanyakan program apa yang tepat untuk tangani banjir di Jakarta, apakah melalui normalisasi Ahok atau naturalisasi program Anies.
Baca juga : Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran
Hasilnya, sebanyak 52% responden kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen.
Namun, saat responden diberikan pertanyaan kontrol atau penjelasan konsep normalisasi dan naturalisasi tanpa mencantumkan nama Ahok dan Anies, responden justru lebih banyak yang menganggap penjelasan dari konsep normalisasi lebih baik ketimbang naturalisasi.
Perbandingan pemilih normalisasi Ahok sebanyak 50,7%, jika berbanding naturalisasi Anies sebanyak 35,7%. Sisanya tidak menjawab.
Adapun pertanyaan dari penjelasan konsep normalisasi yang diberikan kepada responden yakni "Melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah".
Sedangkan pertanyaan dari penjelasan konsep naturalisasi yakni "Melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan resiko penggusuran lebih tinggi."
Baca juga : Perlindungan Daerah Aliran Sungai Perlu Diperhatikan
"Kita gunakan itu karena ada indikasi kelekatan nama gubernur mempengaruhi sikap mereka, sehingga di kuesionernya kita lekatkan nama Anies," ujar dia.
"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies, tapi ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebih sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," ujar dia melanjutkan.
Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri hingga saat ini masih ada polarisasi yang berlangsung di kalangan masyarakat. (Ant/OL-7)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
BABAK kelima penyisihan Piala Dunia 2026 Grup Asia Kamis lalu bergulir.
Timnas Malaysia saat ini berada di puncak klasemen Grup F Kualifikasi Piala Asia dengan 12 poin dari empat pertandingan.
FAM menyatakan kekecewaannya dan menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
Komite Banding FIFA kemudian memutuskan untuk menolak seluruh banding FAM dan menjatuhkan sanksi penuh yang sebelumnya diberikan oleh Komite Disiplin FIFA.
PENGURUS Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan untuk mengakhiri kontrak lebih awal dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert.
FIFA menyatakan FAM telah melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA 2025 terkait pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu yang melibatkan tujuh pemain kelahiran luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved