Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari lembaga survei Populi Center Jefri Ardiansyah menyebut dalam hasil surveinya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam survei kebijakan penganggulangan banjir.
Namun nyatanya, jika diberikan opsi kebijakan antara normalisasi dan naturalisasi, masyarakat lebih memilih kebijakan normalisasi ala mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ada indikasi bahwa apapun program yang diluncurkan, asalkan ada nama Anies maka akan dinilai baik. Ini kan contoh buruk dalam kebijakan publik, bahwa memang ada persoalan populisme yang membuat persoalan saat ini tidak efektif," ujar Jefri di Jakarta, Rabu.
Hal itu terpapar dalam survei metode eksperimental yang dilakukan September hingga Oktober 2019 dengan total responden 300 orang.
Responden ditanyakan program apa yang tepat untuk tangani banjir di Jakarta, apakah melalui normalisasi Ahok atau naturalisasi program Anies.
Baca juga : Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran
Hasilnya, sebanyak 52% responden kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen.
Namun, saat responden diberikan pertanyaan kontrol atau penjelasan konsep normalisasi dan naturalisasi tanpa mencantumkan nama Ahok dan Anies, responden justru lebih banyak yang menganggap penjelasan dari konsep normalisasi lebih baik ketimbang naturalisasi.
Perbandingan pemilih normalisasi Ahok sebanyak 50,7%, jika berbanding naturalisasi Anies sebanyak 35,7%. Sisanya tidak menjawab.
Adapun pertanyaan dari penjelasan konsep normalisasi yang diberikan kepada responden yakni "Melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah".
Sedangkan pertanyaan dari penjelasan konsep naturalisasi yakni "Melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan resiko penggusuran lebih tinggi."
Baca juga : Perlindungan Daerah Aliran Sungai Perlu Diperhatikan
"Kita gunakan itu karena ada indikasi kelekatan nama gubernur mempengaruhi sikap mereka, sehingga di kuesionernya kita lekatkan nama Anies," ujar dia.
"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies, tapi ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebih sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," ujar dia melanjutkan.
Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri hingga saat ini masih ada polarisasi yang berlangsung di kalangan masyarakat. (Ant/OL-7)
Anies Baswedan kecam serangan ke basis pasukan perdamaian PBB yang menewaskan prajurit Indonesia dan mendesak dunia bertindak tegas.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
PSSI menegaskan bahwa seluruh proses naturalisasi pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia telah dilakukan secara sah dan sesuai peraturan hukum di Indonesia.
AFC menjatuhkan sanksi berat kepada timnas Malaysia akibat penggunaan pemain ilegal. Harimau Malaya gagal lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Cek detailnya!
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Data 2020-2025 menunjukkan sebagian besar permohonan WNA dan anak hasil perkawinan campuran ditolak, menegaskan nilai tinggi status WNI.
FIFA menemukan adanya dugaan penggunaan dokumen palsu untuk meloloskan para pemain naturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Malaysia dalam laga kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam.
BABAK kelima penyisihan Piala Dunia 2026 Grup Asia Kamis lalu bergulir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved