DPRD DKI Ingin Dongkrak Kuantitas Pengesahan Perda

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan peningkatan jumlah perda yang disahkan pada tahun depan.

Pada tahun ini dari target Program Legilasi Daerah (Prolegda) sebanyak 34 raperda, hanya ada enam perda yang disahkan.

Sementara tahun sebelumnya lebih baik yakni dari 40 jumlah raperda yang diajukan ke Prolegda, ada 11 perda yang disahkan. Pada 2020, Prolegda tahun depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan sebanyak 30 perda untuk dibahas dan disahkan tahun depan.

"Namun, targetnya paling tidak minimal dua kali lebih baik daripada yang biasanya. Dari periode sebelumnya. Ini kan masih rapat-rapat, masih belum ketemu semua bagaimana fine tuningnya dari teman-teman dan juga membahas perda-perda yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Wakil Ketua Bapemperda Dedi Supriadi ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut jumlah perda yang masuk ke dalam Prolegda 2020 bisa saja bertambah karena adanya usulan perda dari anggota-anggota DPRD.

Sehingga nantinya akan ada pembahasan bersama eksekutif untuk menentukan prioritas perda yang harus dimasukkan ke dalam Prolegda agar jumlahnya lebih realistis dengan berdasarkan kemampuan kerja DPRD serta waktu yang dimiliki.

"Nah, ini memang tantangan buat Bapemperda DPRD DKI bagaimana mengelola isu ini. Nanti kita belum menentukan target tapi kita akan menentukan skala prioritas. Mana yang meman skala prioritas harus ktita selesaikan di triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat," ungkapnya.

Sementara itu kinerja legislasi DPRD DKI Jakarta terbilang cukup rendah. Pada masa jabatan DPRD periode 2014-2019 dari 154 raperda yang masuk ke dalam Prolegda, hanya 35 perda yang disahkan. (OL-8)