Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap penambahan tim tenyusunan sambutan pidato/makalah dan Kertas Gubernur Anies Baswedan menjadi empat orang adalah tidak wajar.
Menurutnya, hal ini kontradiksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saaat diminta melakukan penghematan dalam anggaran 2020.
"Ini kan tida rasional menurut saya. SKPD yang lain diminta melakukan penghematan, sedangkan aktivitas yang melekat dengan gubernur itu semua bertambah," ungkap Gembong saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: Hasil Survei: Soal Transparansi Informasi, BTP Ungguli Anies
Gembong tidak mempermasalahkan honorium untuk pembuat naskah pidato Gubernur sebesar Rp8,2 juta per bulan. Namun, ia merasa dengan adanya penambahan menjadi empat orang itu berlebihan
"Tidak rasional kalau jumlah. Dua saja lebih dari cukup. Bahwa uangnya dinaikan saya sepakat. Dua tenaga sudah cukup mumpuni. Tidak perlu ditambah jumlahnya," kata Gembong.
Sebelumnya, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI, Mawardi membenarkan bahwa honorarium untuk Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Basweda diajukan sebesar Rp392 juta.
Ajuan anggaran untuk 2020 itu, menurutnya berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1214 Tahun 2019 soal biaya gaji per bulan untuk penyusun naskah sebesar Rp8,2 juta.
"Kami mengusulkan anggaranuntuk tim penulis naskah itu besarannya mengacu kepada Kepgub. Kami membutuhkan empat orang. Sehingga tercapai nilai pagu Rp392 juta," kata Mawardi. (OL-8)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved