Dua ASN Mundur, Anies Diminta Introspeksi

DUA ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri di tengah pembahasan anggaran untuk 2020 yang masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Mereka ialah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaidi, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia,William Aditya Sarana, menyebut mundurnya dua pejabat penting saat pembahasan anggaran masih berlangsung, diharapkan menjadi pemicu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk introspeksi diri atas kebijakan yang diterapkan selama ini, terutama dalam melakukan pengawasan perencanaan anggaran.

William menyebut argumen Anies atas ditemukannya usulan anggaran tidak wajar karena kesalahan sistem dan kesalahan anak buah bukan model pemimpin yang baik.

Ia pun meminta Anies dan seluruh jajaran SKPD mulai mengevaluasi diri. Mereka pun harus tahan terhadap tuntutan publik yang tinggi akan transparansi kebijakan pemerintah.

"Menurut saya, ini mentalitas pejabat publik yang harus diubah. Artinya, kalau ada gempa politik atau gempa kebijakan, Gubernur harusnya pasang badan lindungi anak buah. Itu yang kesatria menurut saya," kata William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/10).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, berpendapat lain.

"Bappeda itu kan kunci untuk menyusun usulan RAPBD sekaligus fungsi pengendalian. Kalau yang dinas pariwisata itu terkait anggaran influencer sebesar Rp5 miliar. Inilah bentuk pertanggungjawaban gubernur yang baik," jelas Robert saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (1/11).

Robert menilai pengunduran tersebur sebagai tindakan simbolis Anies untuk memberikan kesan bahwa permasalahan yang serius terkait dengan anggaran tidak boleh disepelekan.

"Ke depannya yang paling penting ialah Gubernur Anies, sebagai pemimpin politik itu harus mengambil momentum ini sebagai kesempatan tindakan yang strategis terkait dengan penataan sistem, rombak itu sistem e-budgeting Jakarta yang digital, tapi enggak smart," kata Robert

Dengan adanya kasus ini, diharapkan tidak ada lagi usulan anggaran untuk program atau pembelian barang siluman di masa mendatang.

"Pasalnya, ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan usulan APBD untuk kepentingan tertentu. Jadi, jangan sampai di tengah jalan disalip dengan usulan yang sangat rentan penyimpangan," ujar Robert.

Menurutnya, KUA-PPAS sebagai plafon sementara biasa dijadikan pintu belakang untuk nyelendupin program-program siluman. Nanti bisa saja pebisnis atau pihak siapa yang bermain. Ini sebagai warning-lah. (Put/Ins/J-2)