Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap anak buahnya.
Prasetyo menilai Anies telah kecolongan karena adanya anggaran pengadaan Lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar.
Kedua anggaran itu tercantum dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur di dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 yang saat ini dibahas Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta.
"Lebih tegaslah Pak Gubernur. Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah, kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Nah, kaya gitu saya enggak sependapat dan taktis aja lah, TKD-nya ada, orang kerja kan punya pulpen," ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Lolosnya anggaran tersebut menurut Prasetyo mencerminkan SKPD hingga saat ini belum bisa mengusulkan anggaran dengan efisien dan efektif dan prioritas bagi masyarakat.
Baca juga : Disdik DKI akan Revisi Anggaran Lem Aibon dan Pulpen
"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat. Ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat masyarakat. Pada saat itukan saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih, jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret," ungkapnya.
Prasetyo mendesak agar Anies serius menilai kinerja SKPD dan siap merotasi jabatan apabila gagal mengefektifkan anggaran DKI.
"Kaya masalah aibonlah terus masalah influencer kalo SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini enggak main-main APBD 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp90 sekian trilun apakah mampu anggaran itu. Pendapatannya dari mana," kata Prasetyo.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mampu melihat dan memeriksa anggaran sampai terperinci sehingga pembahasan anggaran menjadi efektif. (OL-7)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved