Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap anak buahnya.
Prasetyo menilai Anies telah kecolongan karena adanya anggaran pengadaan Lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar.
Kedua anggaran itu tercantum dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur di dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 yang saat ini dibahas Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta.
"Lebih tegaslah Pak Gubernur. Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah, kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Nah, kaya gitu saya enggak sependapat dan taktis aja lah, TKD-nya ada, orang kerja kan punya pulpen," ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Lolosnya anggaran tersebut menurut Prasetyo mencerminkan SKPD hingga saat ini belum bisa mengusulkan anggaran dengan efisien dan efektif dan prioritas bagi masyarakat.
Baca juga : Disdik DKI akan Revisi Anggaran Lem Aibon dan Pulpen
"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat. Ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat masyarakat. Pada saat itukan saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih, jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret," ungkapnya.
Prasetyo mendesak agar Anies serius menilai kinerja SKPD dan siap merotasi jabatan apabila gagal mengefektifkan anggaran DKI.
"Kaya masalah aibonlah terus masalah influencer kalo SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini enggak main-main APBD 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp90 sekian trilun apakah mampu anggaran itu. Pendapatannya dari mana," kata Prasetyo.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mampu melihat dan memeriksa anggaran sampai terperinci sehingga pembahasan anggaran menjadi efektif. (OL-7)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved