Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap anak buahnya.
Prasetyo menilai Anies telah kecolongan karena adanya anggaran pengadaan Lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar.
Kedua anggaran itu tercantum dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur di dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 yang saat ini dibahas Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta.
"Lebih tegaslah Pak Gubernur. Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah, kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Nah, kaya gitu saya enggak sependapat dan taktis aja lah, TKD-nya ada, orang kerja kan punya pulpen," ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Lolosnya anggaran tersebut menurut Prasetyo mencerminkan SKPD hingga saat ini belum bisa mengusulkan anggaran dengan efisien dan efektif dan prioritas bagi masyarakat.
Baca juga : Disdik DKI akan Revisi Anggaran Lem Aibon dan Pulpen
"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat. Ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat masyarakat. Pada saat itukan saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih, jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret," ungkapnya.
Prasetyo mendesak agar Anies serius menilai kinerja SKPD dan siap merotasi jabatan apabila gagal mengefektifkan anggaran DKI.
"Kaya masalah aibonlah terus masalah influencer kalo SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini enggak main-main APBD 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp90 sekian trilun apakah mampu anggaran itu. Pendapatannya dari mana," kata Prasetyo.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mampu melihat dan memeriksa anggaran sampai terperinci sehingga pembahasan anggaran menjadi efektif. (OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved