Rabu 30 Oktober 2019, 15:15 WIB

Disdik DKI akan Revisi Anggaran Lem Aibon dan Pulpen

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Disdik DKI akan Revisi Anggaran Lem Aibon dan Pulpen

MI/PANCA SYURKANI
Gedung DPRD DKI Jakarta

 

MUNCULNYA anggaran pengadaan Lem Aibon senilai Rp82 miliar dan pulpen senilai Rp124 miliar sungguh tidak diduga oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pelaksana tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah akan merevisi dua anggaran tersebut. Anggaran itu, kata dia, diusulkan sejak awal tahun dan sudah terkunci di dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Oleh karenanya, Disdik DKI baru bisa merevisi anggaran itu dalam proses pembahasan KUAPPAS 2020 yang saat ini sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta.

"Ini saya sampaikan, ini hanya sementara saja. InsyaAllah, kalau pun ada, tidak sebesar itu," kata Syaifullah ditemui awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Syaifullah menambahkan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Ia menyebut anggaran diusulkan oleh masing-masing sekolah untuk dibahas dan disahkan di DPRD DKI.

Menurutnya, pengusulan anggaran oleh sekolah memang memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan Suku Dinas Pendidikan di lima wilayah kota dan satu kabupaten.

"Sebab ada 2.100 sekolah di sini tentu itu akan membutuhkan waktu lebih lama," tukasnya.

Baca juga: Soal Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Disdik DKI Mengaku Salah Input

Di sisi lain, ia mengakui penganggaran itu kontradiktif dengan situasi anggaran DKI yang tengah mengalami penurunan akibat dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,3 triliun yang mengakibatkan berkurangnya angka Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) DKI pada KUAPPAS 2020 dari Rp8 triliun menjadi RP3 triliun.

"Tentu yang kita pegang adalah prinsip-prinsip penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kita perlu melakukan efisiensi, iya. Kita lakukan efisiensi sehingga kami Disdik selalu ingin memastikan bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan masing-masing sekolah harus dilakukan sesuai kebutuhan," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More