DPRD: Anies dapat WTP tapi Anggaran Defisit dan Pembangunan Minim

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena banyak pembangunan yang tidak berjalan hingga APBD yang mengalami defisit.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi C di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Prasetyo pun membandingkan dengan era kepemimpinan gubernur sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan pertanggungjawaban APBD namun pembangunan berjalan lancar. Sementara di era Anies tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) justru pembangunan tidak berjalan lancar.

"Ini beda dengan gubernur sebelumnya yang dapat WDP tapi pembangunan jalan, program banyak. Ini WTP tapi malah harus kurang-kurangi anggaran," ujarnya dalam rapat tersebut di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/10).

Baca juga: DPRD DKI: Trotoar jangan Jadi Sumber Kemacetan

Prasetyo juga kecewa dengan terkait pendapatan pajak yang hingga saat ini belum mendekati target. Padahal tahun anggaran 2019 hanya kurang dua bulan lagi selesai pendapatan pajak DKI baru mencapai 76%.

Per 28 Oktober, pendapatan pajak DKI Jakarta baru mencapai Rp32,38 triliun dari target Rp44,54 triliun. Sementara itu, pendapatan DKI juga menurun akibat tidak cairnya sebagian dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp6,3 triliun.

Tidak turunnya dana perimbangan itu juga membuat cadangan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) DKI berkurang dari Rp8 triliun menjadi Rp3 triliun yang berdampak pada pengurangan proyeksi anggaran di 2020 dari semula Rp95 triliun menjadi Rp89,9 triliun.

Akibatnya, beberapa SKPD harus mengurangi anggarannya untuk menyesuaikan dengan pengurangan ini. Prasetyo mengungkapkan salah satu SKPD yang mengalami pengurangan ialah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

"Padahal sebentar lagi mau musim hujan, bagaimana kita mau menangani banjir jika anggaran malah dikurangi. Saya inginnya anggaran-anggaran yang fokus pada masalah vital Jakarta seperti macet, banjir, dan rusunawa itu tetap fokus," kata politikus PDIP itu.

Ia pun meminta agar Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) bisa merencanakan anggaran dengan baik dan tidak merasa dibatasi. Ia kembali menyindir Anies dan menyebut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies justru membatasi ruang gerak SKPD untuk merencanakan program pembangunan.

"Jangan takutlah Pak sama TGUPP. Dana kita di luar itu banyak. Pokoknya sekarang begini, yang nggak penting-penting saya coret pasti nanti," tegasnya.

Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto. Ia pun menilai kinerja Anies yang dibantu oleh 67 anggota TGUPP tidak menghasilkan sesuatu yang sukses.

"Ada TGUPP kita panggil saja, anda jadi penasihat guhernur ngapain aja? Kalau perlu ada reformasi pajak. Bukan cuma tunggu, subyeknya diperluas, sistem pemungutannya, potensi pajak kita juga nggak terdata dengan baik," ungkap Bambang.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN itu mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran justru menyasar SKPD yang fokus mencari pendapatan seperti BPRD.

"Ini salah sasaran saya kira. Harusnya anggaran untuk SKPD yang mencari uang itu tetap. Karena bagaimana mereka mau bekerja jika anggaran mereka dibatasi," tandasnya.(OL-8)