DPRD DKI Pertanyakan Belanja Hibah DKI yang Terus Meningkat

ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Vianni Limardi menyoroti anggaran dana hibah Pemprov DKI yang terus meningkat tiap tahun.

Pada 2017, dana hibah Pemprov DKI mencapai Rp1,8 triliun sementara pada 2018 mencapai Rp2,7triliun. Angka pos itu kembali meningkat di tahun ini mencapai Rp2,8 triliun.

"Hibah itu tidak wajib. Apakah kita harus memberikan hibah yang cukup besar sementara kita juga masih membutuhkan untuk pos yang lebih penting," kata Vianni dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI hari ini.

Vianni juga menyoroti data-data aset pemeritah daerah DKI yang tidak pernah diberikan kepada Fraksi PSI. Sebab, selama ini ketidakrapihan pencatatan dan pemeliharaan aset menjadi salah satu masalah besar Pemprov DKI.

Hal itu juga diungkapkan oleh anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar Dimaz Aditya Soesatyo. Putra Ketua MPR Bambang Soesatyo itu menegaskan Pemprov DKI harus mengutamakan belanja subsidi dibandingkan untuk dana hibah.

Baca juga : Fraksi Gerindra Kritik Kinerja TGUPP Anies

"Karena subsidi betul-betul untuk kebutuhan masyarakat. Sementara untuk dana hibah kan nggak semuanya," kata Dimaz.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri menjelaskan dana hibah DKI tiap tahun meningkat untuk kebutuhan berbagai instansi yang selama ini berkoordinasi dan telah membantu DKI dalam banyak hal seperti TNI, madrasah, dan guru.

"Jadi besarnya di sana. Termasuk dana hibah untuk BOS untuk sekolah negeri dan swasta. Besarnya dana hibah untuk kembali ke masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Edi juga menjelaskan Pemprov DKI  masih fokus untuk menyediakan dana subsidi yang sangat besar terutama untuk kesejahteraan masyarakat di antaranya dana public service obligation (PSO) untuk transportasi sebesar Rp5,3 triliun, subsidi transportasi berbasis rel Rp1,6 triliun, subsidi pangan Rp1,68 triliun, dan revitalisasi septic tank Rp20 miliar

"Subsidi transportasi dapat melayani 362 juta penumpang untuk tiga jenis trayek bus TransJakarta baik dalam koridor maupun non-koridor serta Jak Lingko. Subsidi MRT perpenumpang seharusnya bayar Rp31ribu. Namun, masyarakat hanya bayar Rp14ribu. Ini yang disebut dengan subsidi perkeretaapian," tegasnya.(OL-7)