Usai Bentuk Pimpinan Komisi, DPRD DKI Tancap Gas Bahas APBD

KETUA  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetio Edi Marsudi menegaskan pihaknya segera membahas pengajuan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang nantinya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Siang tadi DPRD DKI sudah mengumumkan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti pimpinan komisi, badan kehormatan dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda)

"Kita lihat didalam rapat komisi nanti. (Rapat nanti) dipastikan ada pembahasan (KUA PPAS). Sekarang komisi-komisi sudah terbentuk, diketok palu tadi. Mudah-mudahan besok sudah ada kegiatan teman-teman di komisi," kata Prasetio usai sidang paripurna pengumuman pimpinan AKD, di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (21/10).

Diketahui, pengajuan anggaran dalam KUA PPAS 2020 mencapai Rp95 triliun, atau naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019.

Dari usulan tersebut, hal yang paling disoroti oleh publik ialah besarnya renovasi rumah dinas Anies Baswedan Rp2,4 Miliar dan Anggaran TGUPP 2020 yang naik menjadi Rp26,5 Miliar.

Baca juga : DPRD Sebut Pemilihan Wagub Jakarta Tunggu Panitia Pemilihan

"Ya keputusan kan sekarang rapat-rapat komisi. Ya nanti kita lihat sejauh mana. Kalau ada perbedaannya (dalam usulan anggaran) pasti kan komisi-komisi akan lapor ke saya. Insha Allah semua keputusan berjalan dengan baik. Kita semaksimal mungkin lakukan karena juga baru bentukan (pimpinan AKD)," terang Prasetio.

Senada, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif mengaku pihaknya akan mengebut pembahasan KUA PPAS. Ia mengatakan jika selama ini anggota dewan bekerja sampai 16.00 wib, maka Syarif menginginkan anggota dewan bekerja sampai malam.

"Kan tinggal ditambahin volume jam (kerjanya) saja. Enggak masalah. Apalagi ada yang fresh (anggota dewan yang baru) sebanyak 59 anggota. Diajak rapat sampai jam 9 malam juga oke," ucap Syarif.

Ia kemudian menambahkan, "Kita tunggu badan musyawarah dulu, kapan menjadwalkan pembahasan. Kalau besok ada Bamus, saya yakin Rabu (23/10) bisa dibahas (KUA PPAS)," tandasnya.

Diketahui, setelah usulan anggaran itu disetujui antara DPRD dengan Pemprov DKI, maka dibawa ke Badan Anggaran dan dibahas perkomisi terkait usulan anggaran yang mencapai Rp95,6 triliun.

Setelah disetujui, anggaran kegiatan itu akan dibahas lebih detail dalam rapat komisi dan rapat gabungan pimpinan. Setelah disetujui dalam sidang paripurna baru akan dikirim ke Kementrian Dalam Negeri untuk dikoreksi. (OL-7)