Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ALAT kelengkapan DPRD DKI Jakarta direncanakan disahkan besok atau Senin (21/10).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kembali mendapat jatah satu kursi ketua komisi yakni Komisi B yang membawahi urusan transprotasi, perekonomian, ketahanan pangan, BUMD, dan aset daerah.
Hal itu dipastikan oleh anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (20/10).
Namun, Suhaimi menolak untuk menyebut siapa politikus Fraksi PKS yang akan menduduki kursi ketua Komisi B.
"Nanti saja lihat di paripurna besok. Pokoknya kita dapat kursi ketua Komisi B," ungkapnya.
Sebelumnya pada periode lalu, kursi ketua Komisi B diisi oleh Suhaimi. Selama menjabat, Suhaimi dan para anggota telah banyak membuat kebijakan seperti penetapan tarif angkutan umum hingga pemberian subsidi dari public service obligation (PSO).
Sementara itu, pada periode 2019-2024 Suhaimi akan menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya pada periode 2014-2019 wakil ketua DPRD DKI dari PKS diisi Triwisaksana atau yang akrab disapa Sani. Sani tidak lagi terpilih menjadi anggota DPRD DKI pada periode ini.
Sementara itu, Suhaimi menegaskan saat nantinya AKD telah disahkan, pihaknya akan mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI segera diproses melalui rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).
"Ya kan setelah AKD disahkan baru bisa memproses wagub DKI," tegasnya.(OL-09)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved