Parkir Sembarangan saat Pelantikan Presiden tidak akan Ditilang

DINAS Perhubungan DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan diskresi pada waktu-waktu pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 baik sebelum maupun sesudah pelantikan.

Kebijakan diskresi itu ialah tidak menindak kendaraan yang parkir pada lokasi yang dilarang.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Maruli Sijabat, hal itu disebabkan situasinya sedang mengadakan kegiatan luar biasa yakni pelantikan presiden.

"Kalau nanti ada yang parkir sembarangan di sekitar lokasi itu kita tidak tindak. Hanya kita derek dan parkir di tempat yang seharusnya di kawasan itu, lalu kita infokan ke pemiliknya bisa diambil di mana," kata Maruli saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (16/10).

Selain itu, mobil derek juga bisa digunakan bagi kendaraan yang rusak atau mogok saat kegiatan berlangsung dan menyebabkan kemacetan.

Dishub DKI Jakarta akan mengerahkan 12 unit mobil derek yang akan diutamakan untuk menderek kendaraan dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas.

"Jadi kita derek bukan untuk ditilang ya, tetapi untuk melancarkan lalu lintas. Selepas kegiatan berakhir, peraturan kembali berlaku," ungkapnya.

Selain menyiagakan 12 unit mobil derek, Dishub DKI juga akan mengerahkan 500 petugas, 3 unit mobil crane, dan 4 mobile videotron system (MBS).

MBS akan digunakan untuk menyebarkan informasi terkait pelantikan presiden seperti pengalihan arus lalu lintas atau jika ada penutupan jalan.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari