Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengusulkan penaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk 2020.
Pada draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 anggaran sementara TGUPP tercantum dalam anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Nilai anggaran sementara TGUPP yang diusulkan Rp26,5 miliar tanpa rincian, sedangkan anggaran TGUPP tahun 2019 Rp18,9 miliar. Berarti ada penaikan Rp7,5 miliar atau 40%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah angka itu dan mengaku tidak tahu-menahu atas usulan itu.
"Tidak, tidak (berubah). Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," sanggahnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).
Anies berjanji akan memanggil jajaran Bappeda untuk mengkaji kembali usulan tersebut.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengkritisi usulan tersebut. Anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan peningkatannya sangat signifikan.
"Kalau enggak salah, target kan 40 dokumen. Jadi, kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar, sekitar Rp500 juta per dokumen," ungkap William di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).
Alhasil William berpendapat bahwa kini dia belum melihat urgensi menaikkan anggaran TGUPP.
"Menurut saya, TGUPP itu tidak perlu. Nyatanya TGUPP itu tidak mencerminkan. Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu enggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya mboros-mborosi anggaran," tukasnya.
Selain itu, William menyoroti pengawasan. "Nah, itu juga yang kita jadikan perhatian karena kami di komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda, tapi kami tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya, dilemanya di sini. Sudah anggaran besar, hasil tidak ada, kita tidak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tandasnya.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengungkapkan anggaran sementara yang dipastikan diusulkan Rp21 miliar. Nilai Rp26,5 miliar ialah angka yang disediakan untuk mengantisipasi adanya penambahan anggota TGUPP. (Put/J-2)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved