Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
GABUNGAN mahasiswa dan petani dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9) siang tepatnya di titik patung kuda.
Aksi yang dimula pukul 12.00 WIB ini menuntut agar pemerintah lebih memberi perhatian pada kaum petani serta perubahan UU Ketenagakerjaan.
Dalam aksi ini salah satu juru bicara unjuk rasa, Dimas, mengungkapkan saat ini petani kerap mendapat perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi.
"Reforma agraria contohnya tidak berhasil dilakukan dan saat ini petani terjebak pada harga spekulan dan tidak bebas mendapat keuntungan dari hasil taninya," ungkap Dimas, Senin (30/9).
Pemerintah dinilai mempertahankan monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang bagi produksi komoditas berorientasi ekspor. Monopoli tanah inilah yang menjadi akar pembakaran hutan dan lahan.
Baca juga: Anies Perintahkan Satpol PP Jaga Ambulans Saat Demo Berlangsung
Di sisi lain, RUU Ketenagakerjaan juga dikritisi karena akan memperpanjang masa kontrak pekerja. Hal itu memberikan ketidakpastian karir bagi para sarjana Indonesia.
"Bekerja menjadi tidak aman dan tenang karena kesalahan sedikit saja perusahaan bisa memecat kapan saja, tidak ada kepastian menjadi karyawan tetap. Yang ada hanya karyawan kontrak terus-menerus," ungkapnya.
Pihaknya pun menolak RUU Ketenagakerjaan disahkan dan meminta agar RUU ini dibahas ulang pada DPRD periode selanjutnya dengan lebih transparan dan partisipatif. (A-4)
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
TNI menegaskan pembubaran aksi massa yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, dilakukan secara persuasif dan sesuai hukum.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) DKI Jakarta, Jimmy Fajar atau Jimbong, menilai Polri harus lebih sigap dalam mengantisipasi provokator atau penyusup.
Aksi massa yang terjadi beberapa hari belakangan sangat berdampak pada animo masyarakat yang berbelanja di pasar
PASCAUNJUK rasa yang terjadi beberapa waktu lalu, kondisi wilayah Kota Jakarta masih belum berjalan normal, hingga Senin (1/9) Beberapa institusi pendidikan hingga pertokoan belum dibuka.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pelaku usaha untuk tetap tenang dan optimistis di tengah tekanan domestik.
ORGANISASI Pemuda Lintas Iman menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah beberapa hari ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved