Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan turut menanggapi adanya anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 yang menjadikan surat keputusan (SK) keanggotaan DPRD ke bank agar mendapatkan kredit pinjaman.
Anies menegaskan surat keputusan atau kepemilikan aset apapun bisa diagunkan ke bank selama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia pun baru mengetahui adanya anggota dewan yang melakukan hal tersebut.
"Oya? Baru tahu saya. Ya ikut aturan OJK saja. Apa yang boleh oleh OJK, boleh. Warga negara boleh melakukan itu," kata Anies di Balai Kota, Kamis (19/9).
Ia pun tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. Menurutnya, asalkan diperbolehkan oleh OJK, maka apa yang dilakukan DPRD tidak melanggar hukum.
"Bukan hak atau bukan, tetapi ikut OJK saja. Jadi bukan pandangan subyektif," ujar Anies.
Sebelumnya Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini membenarkan ada beberapa anggota DPRD yang menjaminkan SK ke Bank DKI untuk mendapatkan kredit pinjaman.
Menurut Herry, ada banyak alasan yang dilampirkan oleh anggota dewan guna mengajukan pinjaman tersebut.(OL-09)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved