Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menolak jika mengeluarkan anggaran untuk staf ahli pribadi bagi anggota dewan. Sebab tidak ada dasar aturan atau payung hukumnya.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Daeran No 3/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI, staf ahli hanya diperuntukkan bagi alat kelengkapan dewan yakni komisi dan badan serta tim ahli untuk fraksi.
"Istilahnya TA, tenaga ahli untuk seluruhnya ada 37 orang. Mereka terbagi untuk pimpinan, fraksi, komisi dan alat kelengkapan. Itu sudah teranggarkan sejak 2018," kata Yuliadi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Yuliadi menyebut selama ini jika anggota DPRD DKI hendak memperkerjakan staf ahli, dana upah untuk staf ahli itu berasal dari kantong pribadi anggota dewan dan bukan diberikan dari APBD.
"Tidak diatur untuk perorangan. Tetapi, biasanya mereka membawa dan membiayai sendiri," ungkap Yuliadi.
Untuk itu, bagi anggota yang masih ingin memiliki staf ahli pribadi diharapkan untuk bisa memahami aturan itu. Yuliadi juga akan meminta kepada anggota dewan yang lebih senior untuk memberikan pemahaman kepada anggota dewan yang baru. "Ya bisa dibicarakan dengan internal mereka. Bisa minta penjelasan anggota lama sesama partai."
Penegasan serupa disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi. Tugas staf ahli menurut anggota DPRD DKI yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 itu sangat penting untuk membantu kerja anggota dewan. Namun, pemenuhan kebutuhan tetap tidak boleh menabrak aturan. "Kita butuh, tapi butuh juga kan ada aturannya," pungkas Prasetyo, kemarin.
Jika anggota DPRD DKI tetap menginginkan adanya staf ahli, Prasetyo menegaskan tiap anggota harus mandiri membiayai sendiri gaji dan biaya pendukung perekrutan staf ahli.
Sebelumnya, anggota dewan dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah meminta agar Sekretariat DPRD bisa menyediakan perekrutan staf ahli minimal satu orang atau maksimal dua orang bagi tiap anggota. Dia beranggapan kebutuhan itu mendesak. (Put/J-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved