Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MASIH terngiang di ingatan bagaimana Gubernur DKI Periode 2014 - 2017 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menerima pengaduan dari masyarakat yang berbondong-bondong setiap pagi datang ke Balaikota DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut kini kembali tersaji. Namun, kali ini Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menghidupkan kembali kebiasaan tersebut.
Pagi hari ini pada pukul 08.50 WIB lantai empat di kantor DPRD DKI Jakarta, bergerombol sepuluh orang menjadi pasien pertama yang datang untuk mengeluhkan permasalahan yang terjadi.
Pasien pertama tersebut ialah komunitas pengguna sepeda yang mengeluhkan diperlukannya jalur untuk pengguna sepeda di jalan protokol.
"Komunitas datang untuk memberikan masukan dan mengeluhkan minimnya jalur untuk sepeda," kata anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Setiap keluhan, masukan, dan saran yang PSI dapatkan dari posko pengaduan akan disampaikan dalam rapat fraksi.
Spesial dari posko ini ialah segala yang dilaporkan langsung diterima oleh anggota legislatif PSI. Karena yang berjaga menerima laporan merupakan anggota PSI yang silih berganti setiap paginya.
Anggota PSI lainya Agust Hamonangan, mengatakan legislatif PSI membuka pintu pengaduan dari masyarakat artinya nanti mungkin apakah sistemnya bergilir tapi yang jelas itu ada anggota legislatif PSI yang jaga ditempat.
Sayangnya posko aduan tersebut tidak dibuka sepanjang hari. Dua jam waktu yang tersedia untuk warga DKI melaporkan keluhannya.
"Sistem yang sudah kita sepakati di fraksi dari jam 07.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB," jelasnya.
Baca juga: Baru Dilantik, Puluhan Legislator Bolos
Alasan hanya berlangsung selama dua jam setiap pagi ialah PSI tidak ingin mengacaukan jam kerja yang tersedia di DPRD yaitu pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.
"Ini kan di tata tertib, ada jam kerja dewan. Jangan sampai sistem pengaduan mengacaukam sistem jam kerja di dewan," ungkap Agust.
Pada hari pertama digelarnya posko pengaduan, ada tiga komunitas yang mengeluhkan permasalahan masing-masing.
Anggota legislatif yang berjaga kali ini ialah Viani, perempuan berusia 35 tahun itu mengatakan hari ini ada 3 komunitas yang melapor yaitu komunitas sepeda, warga sunter dan konsumen apartemen di daerah Bendungan Hilir.
Setiap komunitas memiliki masalah yang berbeda-beda. Mulai dari sengketa tanah yang dialami oleh konsumen apartemen Bendungan Hilir, permasalah pelayanan yang dilakukan oleh RW sekitar dan lainya.
"Kita sudah menerima beberapa komunitas terutama komunitas sepeda yang meminta ada jalan khusus sepeda. Karena mereka gak punya jalur khusus. Selama ini mereka memakai trotoar dan selap-selip di kemacetan mobil," ungkap Viani.
Viani mengungkapkan sistem pengaduan ini akan berjalan dengan konsisten dan waktunya tetap sama setiap paginya. (A-4)
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Lalu lintas dari Dukuh Atas (barat) yang akan menuju Proklamasi (timur) hanya dapat menggunakan Jalan Tambak sisi selatan melalui underpass.
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Murni Luciana Naibaho mengungkapkan, ratusan tokoh masyarakat dari tiga kelurahan yang dikukuhkan sebagai agen perubahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved