Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta memiliki kriteria khusus dalam pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta nanti.
"PSI akan mengajukan syarat-syarat tertentu bagi calonnya yang belum bisa kita bocorkan saat ini," kata anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Baca juga: Gerindra dan PDIP Prediksi Akhir Tahun Jakarta Sudah Punya Wagub
Perempuan berumur 33 tahun itu punya syarat khusus untuk cawagub DKI, salah satunya yakni tidak mendukung atau antipoligami.
"Kisi-kisinya ialah harus sejalan pastinya garis perjuangan PSI seperti harus toleransi, antikorupsi, dan antipoligami. Tapi ada poin-poin krusial nanti disampaikan," ujar Viani.
Pihaknya juga ingin agar ada keterbukaan untuk pemilihan wagub DKI tersebut. "Tapi yang kita (PSI) ingin capai dari wagub ini adalah satu harus terbuka karena ini merupakan posisi yang sangat krusial dengan DKI. Kita berharap masyarakat bisa diberikan partisipasi yang tinggi, proses pemilihan terbuka," jelasnya.
Lamanya Rapimgab terlaksana lantaran tidak kuorum yang sering terulang. Tercatat, sudah tiga kali rapat tersebut gagal terlaksana.
Melihat kondisi seperti itu, PSI berkomitmen akan terus hadir dalam rapat yang berkaitan dengan pemilihan wagub.
"Pastinya akan datang terus. Ini merupakan rapat yang terpenting karena kita tidak bisa membiarkan Jakarta tanpa pemimpin yang lengkap," ungkap Viani.
"Supaya memberi pasangan kepada Pak Anies biar semakin maksimal bekerja," pungkasnya. (OL-6)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved