Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Tangerang Arief R Wismanyah terancam disanksi karena diduga melakukan enam kali perjalanan dinas ke luar negeri tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH) di Provinsi Banten melaporkan hal itu atas nama masyarakat.
Dalam laporannya, ARPH menyebutkan enam perjalanan dinas yang dilakukan Wali Kota Tangerang bersama aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa ada surat izin dari gubernur dan Kemendagri.
Perjalanan dilakukan Arief melalui Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura pada 22 Agustus 2018 dengan menggunakan pesawat Batik Air No penerbangan ID 7155, lalu ke Kuala Lumpur pada 11 Desember 2018 dengan pesawat Malaysia Airlines no MH 722, dan ke Singapura dengan pesawat Batik Air ID 7153. Selanjutnya Arief ke Perth, Australia, pada 3 Februari 2019 dengan Pesawat Garuda Indonesia GS 724, ke Singapura (10 Maret 2019) dengan pesawat Batik Air D 7157, dan ke Kuala Lumpur (12 Juni 2019) dengan pesawat Air Asia AK 538.
"Perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Wali Kota Tangerang sudah jelas melanggar Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 ayat 1 huruf (i) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri," kata Hasanudin BJ yang melaporkan kasus tersebut.
Selanjutnya, kata Hasanudin, Pasal 77 ayat (2) menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) harus dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh presiden.
"Sanksi ini pernah dijatuhkan kepada Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Jadi, harusnya ini juga diberlakukan kepada kepala daerah lain yang melanggar seperti Wali Kota Tangerang," papar Hasanudin.
Namun, hingga kemarin siang, surat pemanggilan dari Kemendagri yang akan melakukan pemeriksaan kepada Wali Kota Tangerang belum diterima. Jadi, saat ini Arief menyebutkan dirinya tinggal menunggu tindak lanjut dari Kemendagri.
Arief menjelaskan kepergiannya ke luar negeri sudah dilaporkan ke Gubernur Banten Wahidin Halim. Lalu Gubernur Banten menyarankan dia untuk membuat surat izin, tapi suratnya belum dijawab.
"Saya pergi ke luar negeri pada Februari 2019 untuk umrah, lalu pada Maret 2019 untuk menjenguk mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar yang sedang sakit di Singapura, dan pada Juni 2019 lalu untuk keperluan keluarga," jelas Arief. (SM/J-2)
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andini merupakan perempuan kelahiran Indonesia yang memutuskan untuk meniti karier di Amerika Serikat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi cuaca ekstrem dengan membangun koridor pengendalian hujan dari Perairan Selat Sunda hingga Kabupaten Tangerang
Masyarakat diimbau waspada, terutama di wilayah Bogor yang diprediksi akan mengalami hujan lebat disertai potensi bencana hidrometeorologi.
Darurat sampah Tengerang dan Tangsel disebut pengamat sebagai bukti dari kegagalan tata kota dan pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved