Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono optimistis bahwa pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI akan rampung sebelum dewan periode baru dilantik. Masa tugas DPRD DKI periode ini akan berakhir Oktober 2019.
“Masih ada waktu kita selesaikan di periode ini, masih ada waktu, jangan berandai-andai terlalu jauh. masih yakin kelar periode ini,” kata Gembong, saat dihubungi, kemarin.
Meskipun optimistis, Gembong menyebutkan, rapat paripurna pemilihan cawagub tak bisa dipaksakan untuk segera berlangsung. Alasannya, pembahasan mengenai cawagub harus mengikuti alur.
“Ya kita kan rapimgab (rapat pimpinan gabungan) dulu, tahapannya belum paripurna. Tahapan rapimgab dilalui dulu baru penjadwalan paripurna pengesahan tatib (tata tertib),” jelasnya.
Kendati rapimgab tertunda tiga kali, Gembong memperkirakan pengesahan tatib berlangsung pekan depan dan kemungkinan rapimgab digelar pada Senin, 22 Juli 2019.
Saat ditanya ihwal kinerja sekretariat dewan (sekwan) yang tak tanggap dalam mengatur jadwal rapimgab, Gembong tak mau berkomemtar banyak. “Saya cuma terima undangan. Soal koordinasinya bagaimana, kita enggak sampai situ,” ucapnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Ongen Sangaji, menyebutkan rapimgab batal digelar karena kurangnya koordinasi dengan kesekretariatan DPRD DKI Jakarta. “Tertundanya acara rapimgab kali ini sekali lagi karena Sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal,” ungkap Ongen.
Menurut dia, Sekwan DPRD DKI Jakarta, seharusnya mengomunikasikan tentang gelar rapat kembali dilaksanakan pada hari ini dengan tidak mendadak. Sekwan baru memberitahukan ada rapat pada pagi ini pukul 10.00 WIB.
“Harusnya ketika kita kemarin gagal segera komunikasi, bukan komunikasinya hari ini pukul 10.00 dan pukul 11.00. Kan semua orang masih kegiatan-kegiatan yang lain kan,” kata Ongen.
Sebelumnya, anggota Fraksi Golkar, Ramly, menyarankan sebaiknya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di serahkan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode selanjutnya (2019-2024). “Sebaiknya diserahkan saja kepada anggota dewan selanjutnya,” imbau dia. (Rif/Put/Ssr/J-3)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved