Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta William Yani mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memproses rancangan peraturan daerah tata ruang untuk pulau reklamasi.
Sebabnya, sudah ada aktivitas yang terjadi di salah satu pulau hasil reklamasi yakni Pulau D atau yang disebut Pantai Maju.
"Ya harus diproses. Saya setuju bahwa harus ada perda tata ruang terkait pulau reklamasi," kata Yani saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (12/7).
Baca juga : Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan
Hingga kini masih ada kekosongan aturan di tingkat perda terkait tata ruang dan zonasi lahan pulau hasil reklamasi.
Yani pun teguh mengatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi ratusan bangunan di Pantai Maju tidak sah karena hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No 206/2016 dan tidak berdasarkan perda.
"Itu IMB harus dicabut karena hanya pakai pergub. IMB harus ada perda. Dan setelah perda jadi, bangunan-bangunan di atas pulau harus menyesuaikan sesuai tata ruang dan zonasi di dalam Perda," tegasnya. (OL-7)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved