Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta William Yani mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memproses rancangan peraturan daerah tata ruang untuk pulau reklamasi.
Sebabnya, sudah ada aktivitas yang terjadi di salah satu pulau hasil reklamasi yakni Pulau D atau yang disebut Pantai Maju.
"Ya harus diproses. Saya setuju bahwa harus ada perda tata ruang terkait pulau reklamasi," kata Yani saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (12/7).
Baca juga : Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan
Hingga kini masih ada kekosongan aturan di tingkat perda terkait tata ruang dan zonasi lahan pulau hasil reklamasi.
Yani pun teguh mengatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi ratusan bangunan di Pantai Maju tidak sah karena hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No 206/2016 dan tidak berdasarkan perda.
"Itu IMB harus dicabut karena hanya pakai pergub. IMB harus ada perda. Dan setelah perda jadi, bangunan-bangunan di atas pulau harus menyesuaikan sesuai tata ruang dan zonasi di dalam Perda," tegasnya. (OL-7)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved