NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

DPRD Desak Pemprov Segera Proses Raperda Pulau Reklamasi

Putri Anisa Yuliani

12/7/2019 20:03

DPRD Desak Pemprov Segera Proses Raperda Pulau Reklamasi — Aktivitas pembangunna di Pulau Reklamasi(Antara/Galih Pradipta)

ANGGOTA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta William Yani mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memproses rancangan peraturan daerah tata ruang untuk pulau reklamasi.

Sebabnya, sudah ada aktivitas yang terjadi di salah satu pulau hasil reklamasi yakni Pulau D atau yang disebut Pantai Maju.

"Ya harus diproses. Saya setuju bahwa harus ada perda tata ruang terkait pulau reklamasi," kata Yani saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (12/7).

Baca juga : Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan

Hingga kini masih ada kekosongan aturan di tingkat perda terkait tata ruang dan zonasi lahan pulau hasil reklamasi.

Yani pun teguh mengatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi ratusan bangunan di Pantai Maju tidak sah karena hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No 206/2016 dan tidak berdasarkan perda.

"Itu IMB harus dicabut karena hanya pakai pergub. IMB harus ada perda. Dan setelah perda jadi, bangunan-bangunan di atas pulau harus menyesuaikan sesuai tata ruang dan zonasi di dalam Perda," tegasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

Hipmi ke Pemprov DKI: Kaji Ulang Kebijakan Pajak Fasilitas Olahraga
12/7/2025 12:54
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
53 RT Terendam Banjir, Pemprov DKI Langsung Kerahkan Seluruh Dinas Terkait
07/7/2025 13:43
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Main di GBK harus Bayar, Pramono Anung: Pindah ke JIS dan Velodrome Saja
05/7/2025 17:17
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov Diminta Gandeng Swasta untuk Penempatan Tenaga Kerja Terlatih
01/7/2025 13:34
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Jakarta International Marathon 2025, Ini Ruas-Ruas Jalan yang Bakal Ditutup
27/6/2025 09:48
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis Dimulai Tahun Ajaran Baru
05/5/2025 17:32
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pramono Anung Tuntut Pelaku Perusakan Mangrove di Pulau Pari untuk Tanggung Jawab
05/2/2025 16:14
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP Setop Reklamasi tidak Berizin di Pulau Pari
29/1/2025 19:46
KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.
Menteri Trenggono Ungkap Indikasi Reklamasi Ilegal di Dekat Pulau Pari
23/1/2025 14:41
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, melanggar peraturan.
Pemagaran Laut di Perairan Bekasi Masuk Kategori Reklamasi
15/1/2025 21:38
KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya
YLBHI Desak Pemerintah untuk Selidiki Pembangunan Pagar Laut Ilegal di Teluk Banten
15/1/2025 18:17
LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.
Ada Pagar Laut Sepanjang 500 Meter di Pulau C, Pemiliknya Belum Diketahui
15/1/2025 16:59
KEPALA Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Suharini Eliawati menyebutkan panjang pagar laut yang berada di dekat pulau reklamasi Pulau C mencapai 500 meter.

LOAD MORE

Opini

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!
25/7/2025 05:00
Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan
24/7/2025 12:56
Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia
24/7/2025 11:17

LOAD MORE

Kolom Pakar

Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved