Jumat 12 Juli 2019, 19:56 WIB

Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan

Antara/Hafidz Mubarak A.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah

 

SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta yang juga Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah menargetkan peninjauan kembali Peraturan Daerah No 1/2014 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ) bisa selesai pekan depan.

Peninjauan kembali Perda RDTRPZ merupakan ketentuan Undang-undang No 25/2007 tentang Penataan Ruang yang harus dilakukan setiap lima tahun sekali.

"Saat ini kita lagi fokus ke PK RDTRPZ dulu. Kita belum bicara reklamasi," terangnya saat ditemui di Balai Kota, Jumat (12/7).

PK RDTRPZ dilakukan dengan tujuan mengetahui perubahan yang terjadi dalam lingkup tata ruang. Sebab, tentunya dalam lima tahun terjadi pembaruan maupun perubahan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan tata ruang.

Saefullah mengatakan setelah PK selesai, pihaknya baru bisa bicara tentang aturan reklamasi.

Baca juga : Raperda RZWP3K Dilanjutkan

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengatur tata ruang serta zonasi lahan pulau reklamasi melalui revisi Perda RDTRPZ.

Namun, rencana itu belum dapat dipastikan karena Anies hingga kini masih terlihat labil perihal pembuatan aturan tata ruang lahan di atas pulau reklamasi.

Akibatnya, lahan di atas pulau hanya diatur oleh aturan selevel peraturan gubernur yakni Pergub 206/2016 tentang Perencanaan Ruang Kota (PRK).

Sementara itu ditemui terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Darjamuni menegaskan pihaknya tidak menyisipkan aturan baru maupun membuat aturan baru atau mengubah pasal yang sudah ada dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Raperda RZWP3K yang kini tengah difinalisasi ditargetkan bisa segera diajukan ke DPRD DKI Jakarta dan bisa diundangkan tahun ini.

"Tidak ada yang baru dalam Raperda itu. Karena itu sebetulnya sudah hampir selesai. Kita hanya finalisasi dan membahas tentang petanya saja," kata Darjamuni.

Raperda itu bersama Raperda Rencana Tata Kawasan Strategis (RTKS) Pantai Utara Jakarta pada 2017 lalu ditarik dari pembahasan di DPRD DKI Jakarta karena adanya kebijakan penghentian reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(OL-7)

Baca Juga

KENA BETANCUR / AFP

Pelecehan Seksual di Starbucks Karena Iseng

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Juli 2020, 18:04 WIB
Peristiwa yang terjadi pada Rabu (1/7) di Mal Sunter tersebut didasari oleh keisengan pelaku DD yang sudah ditetapkan sebagai...
Ilustrasi

1 Eks Pegawai Starbucks Ditetapkan Jadi Tersangka

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Juli 2020, 17:55 WIB
Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto, menyebut kedua pelaku yang terlibat dalam video yang sempat viral di media...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Tak Patuhi Protokol Covid-19, Pasar Cipayung Ditutup

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 03 Juli 2020, 17:04 WIB
Camat Cakung Ahmad Salahuddin mengungkapkan, alasan penutupan pasar tersebut lantaran ditemukan pelanggaran dengan tidak mematuhi protokol...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya