Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ORATOR aksi kawal MK menyerukan larangan kepada peserta aksi agar tidak membeli makan dan minum di lokasi demonstrasi. Hal ini menyusul adanya laporan beberapa orang peserta aksi mengalami keracunan.
Sang orator berdiri di atas mobil yang dijadikan panggung orasi, melarang massa untuk jajan sembarangan.
"Hati-hati beli dari pedagang asongan di lokasi," teriak orator.
"Saya ralat tidak ada yang meninggal, tetapi ada tiga orang yang sudah diracuni," lanjutnya.
Sang orator mengecam tindakan oknum pedagang yang diduga sengaja didatangkan untuk meracuni massa. Dia mendoakan pedagang dan pelaku yang tidak senang dengan aksi itu dilaknat Tuhan.
"Kalian yang pedagang peracun, kalian jahanam, semoga Allah laknat kalian," kecamnya.
Baca juga: Massa Kesulitan Sinyal untuk Streaming Sidang Putusan MK
Namun, dia juga mengingatkan pedagang yang benar-benar mencari nafkah untuk bersabar karena seruan tersebut. Menurutnya, itu antisipasi agar tidak jatuh korban lainnya.
"Pedagang yang asli, semoga kalian berkah mencari rezeki di tempat lain," sebutnya.
Sang orator menyebut apabila ada massa yang lapar, segera mendekati posko atau mobil yang dijadikan pusat orasi para pemuka aksi massal kawal MK.
"Jangan beli dari pedagang, jangan beli apapun, awas ada yang diracun," teriaknya.
Berdasarkan informasi dari orator, ketiga orang yang keracunan akibat membeli makanan dari pedagang setempat sudah dirawat intensif di rumah sakit terdekat.
Pantauan Media Indonesia, sejumlah pedagang membanjiri lokasi demonstrasi mulai dari pedagang minuman botol keliling, pedagang tahu, pedagang kopi keliling, pedagang bakso hingga pedagang yang mendirikan tenda di jalan Medan Merdeka Barat.
Para panitia massa aksi kawal MK juga terlihat membagikan air mineral gelas dan botol. Beberapa orang juga masih membeli atau jajan dari para pedagang keliling.(OL-5)
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.
Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved