Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ORATOR aksi kawal MK menyerukan larangan kepada peserta aksi agar tidak membeli makan dan minum di lokasi demonstrasi. Hal ini menyusul adanya laporan beberapa orang peserta aksi mengalami keracunan.
Sang orator berdiri di atas mobil yang dijadikan panggung orasi, melarang massa untuk jajan sembarangan.
"Hati-hati beli dari pedagang asongan di lokasi," teriak orator.
"Saya ralat tidak ada yang meninggal, tetapi ada tiga orang yang sudah diracuni," lanjutnya.
Sang orator mengecam tindakan oknum pedagang yang diduga sengaja didatangkan untuk meracuni massa. Dia mendoakan pedagang dan pelaku yang tidak senang dengan aksi itu dilaknat Tuhan.
"Kalian yang pedagang peracun, kalian jahanam, semoga Allah laknat kalian," kecamnya.
Baca juga: Massa Kesulitan Sinyal untuk Streaming Sidang Putusan MK
Namun, dia juga mengingatkan pedagang yang benar-benar mencari nafkah untuk bersabar karena seruan tersebut. Menurutnya, itu antisipasi agar tidak jatuh korban lainnya.
"Pedagang yang asli, semoga kalian berkah mencari rezeki di tempat lain," sebutnya.
Sang orator menyebut apabila ada massa yang lapar, segera mendekati posko atau mobil yang dijadikan pusat orasi para pemuka aksi massal kawal MK.
"Jangan beli dari pedagang, jangan beli apapun, awas ada yang diracun," teriaknya.
Berdasarkan informasi dari orator, ketiga orang yang keracunan akibat membeli makanan dari pedagang setempat sudah dirawat intensif di rumah sakit terdekat.
Pantauan Media Indonesia, sejumlah pedagang membanjiri lokasi demonstrasi mulai dari pedagang minuman botol keliling, pedagang tahu, pedagang kopi keliling, pedagang bakso hingga pedagang yang mendirikan tenda di jalan Medan Merdeka Barat.
Para panitia massa aksi kawal MK juga terlihat membagikan air mineral gelas dan botol. Beberapa orang juga masih membeli atau jajan dari para pedagang keliling.(OL-5)
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Menurut Titi, menaikkan atau menurunkan ambang batas bukan hanya tidak rasional, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakadilan representasi politik.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan belum cukup tegas sehingga multitafsir.
Kewenangan pemerintah sebagai regulator tetap diperkuat, khususnya dalam memastikan sistem perizinan, pembinaan kompetensi, pengelolaan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan
MK melihat bahwa fragmentasi atau tercerai-berainya organisasi profesi justru melemahkan pengawasan dan membahayakan pasien.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved