Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KESULITAN sinyal internet dikeluhkan oleh massa yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. Hal itu membuat mereka tak bisa mengikuti streaming sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagian massa yang tidak ikut bergabung menyampaikan aspirasi, memilih berteduh di sepanjang trotoar. Beberapa di antara mereka sibuk mengutak-atik gawainya untuk mencari informasi terkini jalannya sidang.
"Memang susah sinyal yah mas? Mau streaming susah bener," tanya slah satu pengunjuk rasa Mizwar, Kamis (27/6).
Seorang pengunjuk rasa lainnya pun mengeluhkan kondisi serupa. Bahkan ia telah mencoba beberapa kali mematikan gawainya berharap sambungan internet kembali normal.
"Kirain HP error atau kuota yang habis, ternyata sama juga (masalah sinyal)," ujar Widodo diselingi tawa.
Baca juga: Massa Kawal MK Mulai Dekati Kawat Berduri Depan Gedung Menhan
Menurut mereka, sebelum mulai sidang, sambungan internet lancar tidak ada gangguan apapun. Setelah pukul 13.00 WIB seluruh koneksi untuk berselancar melalui mesin pencari sangat sulit. Mereka kini hanya mengandalkan informasi melalui aplikasi perpesanan, meski harus menunggu waktu yang cukup lama agar pesan tersampaikan maupun diterima.
"Ke sini mau tahu hasilnya langsung, eh ternyata tetap minta bantuan orang yang di rumah supaya nge-Whatapp-in info sidang," sambungnya.(OL-5)
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved