Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
KESULITAN sinyal internet dikeluhkan oleh massa yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. Hal itu membuat mereka tak bisa mengikuti streaming sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagian massa yang tidak ikut bergabung menyampaikan aspirasi, memilih berteduh di sepanjang trotoar. Beberapa di antara mereka sibuk mengutak-atik gawainya untuk mencari informasi terkini jalannya sidang.
"Memang susah sinyal yah mas? Mau streaming susah bener," tanya slah satu pengunjuk rasa Mizwar, Kamis (27/6).
Seorang pengunjuk rasa lainnya pun mengeluhkan kondisi serupa. Bahkan ia telah mencoba beberapa kali mematikan gawainya berharap sambungan internet kembali normal.
"Kirain HP error atau kuota yang habis, ternyata sama juga (masalah sinyal)," ujar Widodo diselingi tawa.
Baca juga: Massa Kawal MK Mulai Dekati Kawat Berduri Depan Gedung Menhan
Menurut mereka, sebelum mulai sidang, sambungan internet lancar tidak ada gangguan apapun. Setelah pukul 13.00 WIB seluruh koneksi untuk berselancar melalui mesin pencari sangat sulit. Mereka kini hanya mengandalkan informasi melalui aplikasi perpesanan, meski harus menunggu waktu yang cukup lama agar pesan tersampaikan maupun diterima.
"Ke sini mau tahu hasilnya langsung, eh ternyata tetap minta bantuan orang yang di rumah supaya nge-Whatapp-in info sidang," sambungnya.(OL-5)
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved