NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Massa Kawal MK Mulai Dekati Kawat Berduri Depan Gedung Menhan

Ferdian Ananda Majni

27/6/2019 14:01

Massa Kawal MK Mulai Dekati Kawat Berduri Depan Gedung Menhan — Massa mulai mendesak ke arah gedung MK.(MI/Ferdian Ananda Majni)

MASSA aksi yang menyatakan mengawal hasil pembacaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mendekati kawat berduri yang membatasi jalan menuju gedung MK.

Seseorang yang berlaku sebagai orator dengan berdiri di atas sebuah mobil tampak mengarahkan massa yang memegang bendera merah putih berjejer di sepanjang kawat berduri di depan gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Baca juga: Ketua MK: Jangan Jadikan Putusan MK Ajang Saling Fitnah

Massa terhenti karena adanya kawat berduri dan tidak bisa menembus menuju gedung MK. Selain kawat berduri juga ada beton dan pagar polisi membentang di depan gedung nasional.

Massa tidak terbendung mulai mendesak ke arah gedung MK. Namun, sejauh ini aksi massa masih terkontrol karena adanya komando dari orator yang berada di atas mobil tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, sidang putusan PHPU masih berjalan. Gugatan itu dilayangkan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap hasil Pilpres 2019. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

Arief Budiman Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto
15/1/2025 11:03
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Daftar Cawapres, Mahfud Pakai Baju yang Disiapkan Lima Tahun Lalu
19/10/2023 13:55
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID: Banyak Pihak yang Curi Start Kampanye
31/7/2023 11:30
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
Pendukung Jokowi 2019 Disebut Beralih ke Prabowo
26/7/2023 19:04
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Upaya KPU Cegah Korban Jiwa Petugas Pemilu 2024
05/5/2023 05:55
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
Ganjar Batal Capres, Joman Dukung Prabowo
12/3/2023 23:15
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
MK Tolak Uji Materi UU Zakat, Minta Revisi Maksimal 2 Tahun
28/8/2025 21:34
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain
28/8/2025 21:12
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Tepat untuk Cegah Konflik Kepentingan
28/8/2025 19:58
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan
28/8/2025 18:32
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
UU Tipikor Digugat, Pakar Hukum: Media Sosial Bisa Digunakan untuk Hambat Penegakan Hukum
28/8/2025 16:58
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan
28/8/2025 16:46
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan

LOAD MORE

Opini

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga
28/8/2025 05:05
Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi
28/8/2025 05:00
3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang
27/8/2025 17:25

LOAD MORE

Kolom Pakar

Melukai Tenaga Kesehatan Meruntuhkan Bangsa
25/8/2025 05:00
Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved