Infrastruktur Rusak Berat Akibatkan Macet dan Banjir

SUDAH enam bulan, tahun anggaran berjalan, APBD Kota Depok 2019 sebesar Rp3,5 triliun belum juga cair sehingga pembangunan infra-struktur macet.

Pembangunan infrastruktur yang paling mendesak ialah perbaikan drainase. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Kota Depok Dadan Rustandi mengungkapkan sebagian besar saluran air di wilayahnya rusak dan sebagian lagi tidak berfungsi karena tertutup material tanah maupun sampah.

Beberapa ruas jalan dan permukiman juga tidak memiliki drainase sehingga air cepat tergenang. Misalnya, di Jalan Komjen M Yamin, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, tepatnya di depan Mako Brimob arah Margonda dan Raya Bo-gor juga rusak parah.

Akibat drainase tidak berfungsi, jalan sepanjang 4 kilometer menjadi rusak parah. Arus lalu lintas di jalan itu setiap harinya tersendat karena banyak pengendara yang harus memperlambat kendaraan untuk menghindari jalan rusak.

Riska, 22, mahasiswi yang tinggal di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, meminta Pemerintah Kota Depok memprioritaskan perbaikan drainase Jalan Komjen M Yamin karena berdampak pada kemacetan dan banjir ke wilayah sekitarnya.

"Kalau hujan 20 menit saja, air langsung menggenangi ruas Jalan Komjen M Yamin karena drainase tidak berfungsi. Perumahan kami di Tugu Asri seketika terdam-pak banjir. Sudah lama kon-disinya seperti ini tapi tidak ada perbaikan drainase. Kami meminta tahun ini agar diprioritaskan," keluhnya.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono menyebutkan APBD senilai Rp3,5 triliun belum cair karena terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi.

Wali Kota Depok Muhamad Idris ditemani Kepala Dinas PU-Pera Kota Depok Dadan Rustandi serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok Indah Citra Lestari telah mendatagi Kementerian PU-Pera, Rabu (12/6). Hingga kemarin, belum ada sinyal dana cair dalam waktu dekat.

Terkait dengan belum cair-nya APBD, semua organisasi perangkat daerah (OPD) dinas di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan sendirinya bersikap pasif. Hingga sekarang belum ada dinas yang menggelar lelang barang jasa dan konstruksi. (KG/J-1)