Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH tokoh masyarakat Jakarta Barat menolak segala bentuk aksi kerusuhan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat, Endang Subandi. Ia bersama masyarakat Jakarta Barat mengecam keras apabila ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi ricuh saat berjalannya proses persidangan di MK. Hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat Jakarta.
"Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah orang Jakarta," kata Endang, Rabu (12/6).
Dia juga mengimbau kepada masyarakat Jakarta khususnya Jakarta Barat, agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh lini sosial media.
"Kami mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya," imbuhnya.
Baca juga: 47 Ribu Aparat Keamanan Akan Disiagakan Pada Sidang MK
Menurutnya, masyarakat Jakarta Barat mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK.
"Karena kita tidak mau ada korban. Kita ingin Jakarta tetap aman. Untuk itu, kami menolak semua bentuk aksi kekerasan yang akan merusak bangsa," lanjutnya.
Sebagai bukti ketegasan itu, mereka memasang spanduk berisi tulisan bermuatan dukungan "Kami Cinta Damai". Terpantau beberapa spanduk penolakan itu terpasang di beberapa titik lokasi. Bahasa dalam tulisan itu mengandung pesan yang cukup santai namun tegas.(OL-5)
DI tengah harga daging sapi yang naik di sejumlah pasar tradisional, Perumda Dharma Jaya menegaskan akan menjaga keterjangkauan daging sapi bagi masyarakat Jakarta.
Pelajari cara efektif menghindari titik banjir di Jakarta. Dari daftar ruas jalan rawan hingga aplikasi pantau real-time untuk perjalanan aman.
OMC menjadi salah satu langkah mitigasi nonstruktural Pemprov DKI untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan, terutama di wilayah padat dan rawan.
Ia menyatakan, keberadaan Persija dengan basis suporter besar menjadikan klub tersebut sebagai aset strategis bagi kerja sama komersial.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved