Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIi B DPRD DKI Jakarta tetap menginginkan agar tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) digratiskan bagi warga Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhaimi mengatakan pihaknya setuju menggelontorkan berapapun subsidi asal waega Jakarta bisa digratiskan menggunakan dua moda tersebut hingga akhir tahun 2019.
Usulan itu akan diresmikan dengan mengajukannya sebagai rekomendasi Komisi B. Suhaimi pun akan mengajukan usulan tersebut pada rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada Senin (25/3) mendatang.
"Kita gratis, gratis sampai akhir tahun. Pada prinsipnya kita setuju dengan perhitungan pemprov, pemprov hitungan dengan bersubsidi itu Rp 10 ribu sampai Rp 6 ribu tapi rekomendasi kita itu diperlakukan untuk nanti di 2020. Khusus untuk warga DKI," ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/3).
Baca juga : Ada Perbaikan, Headway Uji Publik MRT di Blok M Jadi 30 Menit
Ia pun menyerahkan teknis penyaringan penumpang yang bisa menggunakan MRT dan LRT secara gratis dan yang harus membayar kepada kedua perusahaan pengelola yakni PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta.
Jika nantinya anggaran subsidi yang sudah dikunci sejak awal tahun tidak mencukupi untuk menggratiskan biaya tarif, Suhaimi setuju untuk menaikkan anggarannya pada pembahasan APBD Perubahan di pertengahan tahun.
"Kan sudah dianggarkan ini. Kalau kurang nanti diperubahan diajukan. Kan ada PSO, kewajiban pemprov," terangnya.
Sementara itu, rencananya Komisi C dan Komisi B akan kembali membahas dalam rapat soal penetapan tarif. Sebelumnya, MRT mengajukan nilai tarif sebesar Rp 1000/km sementara LRT mengajukan tarif sebesar Rp 6 ribu perpenumpang. (OL-8)
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved