Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIi B DPRD DKI Jakarta tetap menginginkan agar tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) digratiskan bagi warga Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhaimi mengatakan pihaknya setuju menggelontorkan berapapun subsidi asal waega Jakarta bisa digratiskan menggunakan dua moda tersebut hingga akhir tahun 2019.
Usulan itu akan diresmikan dengan mengajukannya sebagai rekomendasi Komisi B. Suhaimi pun akan mengajukan usulan tersebut pada rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada Senin (25/3) mendatang.
"Kita gratis, gratis sampai akhir tahun. Pada prinsipnya kita setuju dengan perhitungan pemprov, pemprov hitungan dengan bersubsidi itu Rp 10 ribu sampai Rp 6 ribu tapi rekomendasi kita itu diperlakukan untuk nanti di 2020. Khusus untuk warga DKI," ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/3).
Baca juga : Ada Perbaikan, Headway Uji Publik MRT di Blok M Jadi 30 Menit
Ia pun menyerahkan teknis penyaringan penumpang yang bisa menggunakan MRT dan LRT secara gratis dan yang harus membayar kepada kedua perusahaan pengelola yakni PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta.
Jika nantinya anggaran subsidi yang sudah dikunci sejak awal tahun tidak mencukupi untuk menggratiskan biaya tarif, Suhaimi setuju untuk menaikkan anggarannya pada pembahasan APBD Perubahan di pertengahan tahun.
"Kan sudah dianggarkan ini. Kalau kurang nanti diperubahan diajukan. Kan ada PSO, kewajiban pemprov," terangnya.
Sementara itu, rencananya Komisi C dan Komisi B akan kembali membahas dalam rapat soal penetapan tarif. Sebelumnya, MRT mengajukan nilai tarif sebesar Rp 1000/km sementara LRT mengajukan tarif sebesar Rp 6 ribu perpenumpang. (OL-8)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved