KBR Solusi Atasi Ketergantungan pada Rentenir dan Pinjol di Kota Bandung

DINAS Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Jawa Barat, meluncurkan program Kampung Bersih Rentenir (KBR) di wilayah Mayang Sunda, Kota Bandung.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online (pinjol), yang semakin
meresahkan. Program ini juga memberikan solusi konkret bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, Rabu (11/12) mengatakan saat ini ketergantungan masyarakat
terhadap rentenir dan pinjol ilegal di Kota Bandung, telah menjadi
ancaman nyata bagi banyak keluarga. Berdasarkan temuan awal, lebih dari 60% warga terpaksa mengandalkan rentenir untuk memenuhi kebutuhan harian atau modal usaha, dengan bunga yang sangat tinggi dan mencekik.

Baca juga : Pj Wali Kota Bandung Pastikan Tanggul Sungai Citepus Segera Diperbaiki

Akibatnya, banyak keluarga yang kehilangan aset berharga dan mengalami tekanan mental akibat ancaman dan intimidasi dari pemberi pinjaman. Dampaknya pun merembet pada berkurangnya semangat gotong royong serta meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.

“Program Kampung Bersih Rentenir hadir untuk memberikan alternatif dan harapan bagi masyarakat yang terjerat lingkaran utang. Dengan pendekatan partisipatif, KBR mengedepankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan pengembangan diri, manajemen kelompok, literasi keuangan, hingga kewirausahaan,” ungkap Eric.

Menurut dia, masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran kolektif dalam melawan praktik rentenir serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga : Edukasi Soal Sawit, BPDPKS Gelar Sawit on Tour Sparkle di Kota Bandung

Selama kurun dua tahun berjalan, KBR telah berhasil membentuk 6 kelompok di enam wilayah Kota Bandung, yaitu Ujungberung, Sukajadi, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo dan Regol. Hasilnya, ketergantungan peserta pada rentenir menurun signifikan, dari 63% menjadi hanya 10%.

“Selain itu, kesadaran kolektif untuk melawan praktik rentenir meningkat pesat, dari 33% menjadi 85%. Para peserta juga mulai mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan menciptakan 8 produk unggulan yang dapat dipasarkan bersama,” tutur Eric.

Dia menambahkan, dalam program ini, para peserta tidak hanya diajarkan cara mengelola keuangan dan strategi usaha yang efektif, tetapi juga diberikan akses ke lembaga keuangan legal. Pemahaman mereka terkait
pengelolaan keuangan meningkat dari 30% menjadi 90% dan pemahaman tentang cara merumuskan strategi usaha yang baik meningkat dari 28% menjadi 89%.

Baca juga : Turunkan Stunting, Pemkot Bandung Dorong Penerapan STBM

“Selain itu, para peserta merasakan manfaat yang signifikan dengan 94% peserta melaporkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka. Sebanyak 29% merasakan manfaat dari perluasan jejaring dan 25% merasakan peningkatan produktivitas. Sebanyak 48% peserta juga merasakan perubahan pola pikir, sedangkan 28% merasa kualitas produk mereka meningkat,” papar Eric.

Eric melanjutkan, bahwa program KBR bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat pada awal program dan terbatasnya akses pasar.

Namun, berkat pendampingan intensif dan dukungan dari berbagai stakeholder, hambatan-hambatan tersebut perlahan-lahan dapat diatasi. Kelompok-kelompok KBR juga diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai bazar dan pameran yang memungkinkan mereka memperkenalkan produk-produk mereka serta membangun jejaring bisnis yang lebih luas.

Dengan antusiasme yang terus berkembang, lanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM berencana untuk memperluas jangkauan program ini ke wilayah-wilayah lain di Kota Bandung. “Mari bersama-sama wujudkan
masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera, jauh dari jeratan utang rentenir dan pinjol,” ajak Eric.