Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SEBANYAK 14.400 kuota siswa di 67 sekolah negeri disiapkan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bandung Barat.
Total kuota tersebut dibagi empat jalur pendaftaran yaitu jalur zonasi
sebanyak 50%, afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5% dan jalur prestasi sebesar 30%.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandung Barat, Asep Dendih menerangkan, tahapan pendaftaran dibagi menjadi dua, yakni tahap 1 untuk jalur zonasi, perpindahan orangtua, dan afirmasi, akan dilaksanakan pada 19-26 Juni 2024.
Baca juga : Puluhan Ribu Siswa di Depok Berpotensi Putus Sekolah di Usia Wajib Belajar
Sementara tahap dua khusus jalur prestasi pada 1-4 Juli 2024.
Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman
ppdb-disdik.bandungbaratkab.go.id.
"Khusus jalur prestasi ditambah 5%. Jadi kalau tahun kemarin hanya 25%, sekarang naik jadi 30%, karena kuota prestasi ini banyak dan
harus diakomodir" katanya, Jumat (17/5).
Asep mengungkapkan, pelaksanaan PPDB dipastikan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, orangtua siswa diimbau hati-hati terkait potensi tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB.
Baca juga : Pemkab Bandung Barat Larang Study Tour ke Luar Daerah
Modusnya, biasanya ada oknum yang memberikan embel-embel jaminan lolos di sekolah yang dituju dengan praktik jual beli kursi dengan memberikan
sejumlah uang.
"Untuk memberantas tindakan itu kita gandeng Satgas Saber Pungli Jabar.
Tiap sekolah kita beri sosialisasi pencegahan guna mewujudkan pelayanan
pendidikan yang bersih dari tindak kecurangan selama PPDB," jelasnya.
Pihaknya juga mengingatkan orangtua agar tidak memaksakan kehendak dengan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri atau favorit. Sebab, mekanisme PPDB zonasi bertujuan untuk menghapuskan stigma sekolah unggulan.
"Kami harap para orangtua bisa lebih bijak dalam memilih. Bijak di sini dalam artian para orangtua tidak memaksakan masuk ke sekolah tertentu, jadi harus bijak melihat jalur PPDB-nya," tandasnya.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya memberikan kado istimewa kepada masyarakat melalui pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia.
DI tengah konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo serta ketidakpastian bantuan dari Pemkot Bandung hingga Pemprov Jawa Barat, lahir dua ekor anak Harimau Benggala.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menghadirkan Program Desa EMAS (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera).
TEPAT pada HUT ke-80 RI, dengan dalih mengembalikan fungsi lahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kado pahit bagi rakyatnya.
HAMPIR dua pekan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo masih ditutup untuk pengujung.
Upaya menekan angka kemiskinan harus terus dimaksimalkan selaras dengan arahan Presiden RI.
SEBAGAI simpati dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor bersama Karang Taruna Kecamatan Sukaraja menyambangi kediaman veteran, Jumat (16/8) malam.
Acara diikuti oleh puluhan fotografer wanita dengan berbagai lomba seru
Sang balita mengalami luka di pipi, akibat terkena sabetan gelang tiket yang wajib dipakai oleh setiap pengunjung.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved