Trump Akui Kejar Greenland usai Gagal Raih Nobel Perdamaian

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengungkap alasan di balik sikap agresifnya terhadap Greenland. Ia mengaitkan ambisinya mengambil alih wilayah otonom Denmark itu dengan kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian.

Trump menyebut kegagalan tersebut sebagai titik balik yang membuatnya tidak lagi merasa terikat untuk mengedepankan agenda perdamaian global. Mulai saat ini, kata dia, prioritas utamanya adalah kepentingan Amerika Serikat semata.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pesan teks kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store pada Minggu (18/1).

Baca juga : Gagal Raih Nobel Perdamaian, Trump Murka dan Ingin Kuasai Greenland

“Mengingat negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian setelah menghentikan delapan perang dan lebih, saya tidak lagi berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian,” tulis Trump.

“Sekarang saya dapat memikirkan apa yang baik dan pantas bagi AS.”

Store merespons dengan menegaskan bahwa pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penerima Nobel Perdamaian.

Baca juga : Trump Klaim Kesuksesan Besar Satu Tahun Menjabaat dan Kembali Sentil Denmark Soal Greenland

“Saya telah berulang kali menjelaskan kepada Trump bahwa Komite Nobel bersifat independen dan bukan bagian dari pemerintah Norwegia,” kata Støre.

Sesuai wasiat Alfred Nobel, penghargaan Nobel Perdamaian diberikan oleh Komite Nobel Norwegia yang ditunjuk Parlemen, namun bekerja sepenuhnya terpisah dari pemerintah.

Dalam pesan yang sama, menurut laporan The New York Times, Trump kembali mempertanyakan legitimasi klaim Denmark atas Greenland. Ia menilai tidak ada dokumen tertulis yang secara tegas mengukuhkan kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut.

“Dunia tidak akan aman kecuali kita memiliki kendali penuh dan total atas Greenland. Terima kasih!” tulis Trump.

Pesan tersebut merupakan balasan atas komunikasi sebelumnya dari Støre yang juga ditandatangani Presiden Finlandia Alexander Stubb, sekutu dekat Trump. Sejumlah pemimpin Eropa diketahui telah meminta dialog langsung dengan Trump untuk meredam eskalasi isu Greenland serta ancaman penggunaan tarif dagang sebagai tekanan terhadap Denmark.

Trump dalam beberapa kesempatan terus menantang status Greenland, meskipun Amerika Serikat secara historis telah mengakui hubungan konstitusional antara Denmark dan wilayah tersebut.

Dalam amandemen pakta pertahanan Denmark-AS tahun 2004, yang memberikan akses militer luas bagi Washington, secara eksplisit disebutkan bahwa Greenland adalah bagian setara dari Kerajaan Denmark.

Preseden historis juga menunjukkan pengakuan AS terhadap kedaulatan Denmark. Pada 1916, saat Denmark menjual Kepulauan Virgin kepada AS senilai US$25 juta dalam bentuk emas, perjanjian tersebut memuat klausul bahwa Washington tidak akan menentang kepentingan politik dan ekonomi Denmark di seluruh Greenland.

Dalam setahun terakhir, Denmark berulang kali menolak keinginan Trump untuk mengambil alih wilayah tersebut. Pemerintah Denmark menegaskan tidak memiliki kewenangan menjual Greenland, yang telah memiliki pemerintahan sendiri.

Denmark juga menekankan bahwa sekitar 57 ribu penduduk Greenland memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan dan status politik mereka secara mandiri. (Z-10)