PEMERINTAH Tiongkok secara resmi menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem multilateralisme global. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas kebijakan drastis Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari puluhan organisasi internasional dan badan di bawah naungan PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menegaskan bahwa posisi Beijing tidak akan goyah meskipun dinamika politik global sedang mengalami gejolak hebat akibat kebijakan "America First" yang kembali diusung Washington.
"Tidak peduli bagaimana situasi berkembang, China akan tetap berkomitmen pada multilateralisme, mendukung peran sentral PBB dalam urusan internasional, dan bekerja sama dengan komunitas internasional lainnya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara," ujar Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (8/1/2026).
Kritik Pedas Terhadap Egoisme Amerika Serikat
Ketegangan diplomatik ini dipicu oleh keputusan Presiden Donald Trump pada Rabu (7/1/2026) yang menandatangani "Memorandum Kepresidenan". Dokumen tersebut memerintahkan penarikan diri AS dari 66 organisasi internasional, yang terdiri dari 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB.
Gedung Putih berdalih bahwa langkah ini diambil untuk melindungi uang pembayar pajak dari agenda globalis yang dianggap merugikan prioritas domestik AS. Namun, Beijing melihat hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab internasional.
Mao Ning mengingatkan bahwa lembaga internasional bukanlah milik satu negara tertentu. "Ini bukan pertama kalinya AS menarik diri dari lembaga-lembaga tersebut. Pada kenyataannya, organisasi internasional dan lembaga multilateral bukanlah untuk mewakili kepentingan egois negara tertentu, tetapi untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota," tegasnya.
Multilateralisme vs Hukum Rimba: Perlindungan bagi Negara Berkembang
Tiongkok berpendapat bahwa sistem internasional yang berpusat pada PBB adalah satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas global yang telah bertahan selama lebih dari delapan dekade. Mao Ning memperingatkan bahwa mundurnya AS dapat memicu tatanan yang tidak sehat, terutama bagi negara-negara berkembang.
Menurutnya, sistem multilateral yang efektif berfungsi untuk mencegah berlakunya "hukum rimba" di mana negara yang kuat secara sepihak mendikte negara yang lebih lemah. "Sistem ini mencegah pendekatan 'siapa yang kuat dialah yang benar' mendominasi tatanan internasional. Inilah yang paling dibutuhkan sebagian besar negara, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang, saat ini," jelas Mao Ning.
Alasan Eksodus Global AS dan Dampaknya
Di sisi lain, pemerintahan Trump tetap pada pendiriannya untuk memulihkan "kedaulatan Amerika". Washington menilai banyak organisasi internasional saat ini hanya menjadi platform untuk mengkritik kebijakan AS tanpa memberikan hasil nyata bagi kepentingan nasional mereka.
Sebagai gantinya, dana iuran internasional yang mencapai miliaran dolar akan dialihkan ke sektor internal, seperti:
- Pembangunan infrastruktur nasional yang masif.
- Peningkatan kesiapan militer dan keamanan perbatasan.
- Perlindungan industri dan perusahaan Amerika dari regulasi asing.
Beberapa lembaga vital yang kini ditinggalkan AS antara lain Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Dana Kependudukan PBB (UNFPA), hingga badan teknis seperti Universitas PBB dan Organisasi Kayu Tropis Internasional.
Langkah kontroversial ini diprediksi akan memberikan ruang bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di dalam badan-badan PBB, mengisi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. (Ant/I-1)
