Ukraina Ajukan Rencana Perdamaian 20 Poin, Rusia Diminta Tarik Pasukan

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky memaparkan rincian terbaru dari rencana perdamaian yang diperbarui. Isinya antara lain membuka kemungkinan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah timur tertentu serta pembentukan zona demiliterisasi sebagai bagian dari kesepakatan dengan Rusia.

Menjelaskan rencana berisi 20 poin yang disepakati utusan Amerika Serikat (AS) dan Ukraina dalam pertemuan di Florida pada akhir pekan lalu, Zelensky mengatakan Rusia dijadwalkan memberikan tanggapan pada Rabu, setelah Washington menyampaikan proposal tersebut kepada Moskow.

Ia menyebut dokumen itu sebagai kerangka utama untuk mengakhiri perang. Rencana tersebut mencakup jaminan keamanan dari Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Eropa, termasuk komitmen respons militer terkoordinasi apabila Rusia kembali menyerang Ukraina.

Baca juga : Putin-Zelensky Respons Trump Desak Ukraina-Rusia Damai sebelum Thanksgiving

Terkait isu krusial wilayah Donbas di timur Ukraina, Zelensky mengatakan opsi zona ekonomi bebas tengah dipertimbangkan.

Ia menjelaskan kepada wartawan bahwa karena Ukraina menolak penarikan penuh pasukan, para perunding AS mengusulkan pembentukan zona demiliterisasi atau zona ekonomi bebas. 

Namun, ia menegaskan bahwa setiap wilayah yang ditinggalkan pasukan Ukraina harus tetap berada di bawah pengamanan Ukraina.

Baca juga : Rencana Pertemuan Trump-Putin di Budapest Mungkin Pupus

"Ada dua pilihan," kata Zelensky. "Perang berlanjut atau sesuatu harus diputuskan mengenai semua zona ekonomi potensial," ucapnya.

Rencana 20 poin ini dipandang sebagai revisi dari dokumen awal 28 poin yang sebelumnya disepakati antara utusan AS Steve Witkoff dan Rusia beberapa pekan lalu. Dokumen awal secara luas dinilai lebih mengakomodasi tuntutan Kremlin.

Rusia selama ini menuntut Ukraina menarik pasukannya dari hampir seperempat wilayah Donetsk di timur negara itu sebagai syarat perdamaian. Sebagian besar wilayah tersebut saat ini telah berada di bawah pendudukan Rusia.

Zelensky mengatakan persoalan paling sensitif, yakni status wilayah, harus diselesaikan di tingkat para pemimpin. Namun draf terbaru menjanjikan jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina serta mempertahankan kekuatan militer hingga 800.000 personel.

Sebagian besar isi rencana yang diperbarui mencerminkan hasil pembicaraan sebelumnya di Berlin yang melibatkan Witkoff dan Jared Kushner dengan para pemimpin Ukraina dan Eropa. 

Diskusi kemudian berlanjut ke Miami pada akhir pekan lalu, ketika tim Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan utusan Rusia Kirill Dmitriev, lalu dengan pejabat Ukraina dan Eropa.

Kini, detail mengenai isu teritorial dinilai lebih jelas, meski masih tampak bahwa Ukraina dan Amerika Serikat belum sepenuhnya mencapai kesepakatan.

Zelensky menjelaskan bahwa Ukraina bersedia menarik senjata berat sejauh lima, 10, atau hingga 40 kilometer dari sekitar 25% wilayah Donetsk yang masih dikuasainya untuk menciptakan zona ekonomi yang hampir tidak termiliterisasi. Sebagai imbalannya, Rusia harus melakukan penarikan serupa sesuai dengan itu sejauh lima, 10, atau 40 km.

Saat ini, pasukan Rusia berada sekitar 40 kilometer di sebelah timur kota-kota benteng Ukraina, Sloviansk dan Kramatorsk, setelah merebut kota Siversk.

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan tidak akan menerima kompromi tersebut. Awal bulan ini, ia menyatakan Rusia akan merebut seluruh wilayah timur Ukraina dengan kekuatan militer jika pasukan Ukraina tidak mundur.

Meski demikian, Trump terus mendorong tercapai kesepakatan untuk mengakhiri hampir empat tahun perang skala penuh. Zelensky menilai Rusia tidak berada pada posisi untuk menolak proposal AS.

"Mereka tidak bisa mengatakan kepada Presiden Trump, lihat, kami menentang penyelesaian damai," ujar Zelensky. 

"Jika mereka mencoba menghalangi segalanya, Presiden Trump harus mempersenjatai kami secara besar-besaran, sambil memberlakukan semua sanksi yang mungkin terhadap mereka," tambahnya.

Zelensky menegaskan bahwa jika zona ekonomi bebas dibentuk di Donetsk, wilayah itu harus berada di bawah administrasi sipil dan kepolisian Ukraina. "Jelas bukan yang disebut polisi Rusia," katanya. 

Garis depan saat ini akan menjadi batas zona ekonomi dengan kehadiran pasukan internasional di sepanjang garis kontak untuk mencegah infiltrasi Rusia.

Sejauh ini, Rusia menolak proposal Eropa untuk mengawasi kesepakatan damai melalui Koalisi Sukarelawan, yang disebut Moskow sebagai ancaman yang kurang ajar.

Zelensky juga mengatakan seluruh rencana perdamaian harus diputuskan melalui referendum nasional, dan hanya referendum yang dapat menentukan penerapan zona ekonomi bebas di Donbas.

Ia menambahkan bahwa zona ekonomi serupa juga perlu diterapkan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang saat ini dikuasai Rusia, serta menuntut penarikan pasukan Rusia dari empat wilayah Ukraina lain yaitu Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, dan Kharkiv.

Menurut Zelensky, usulan AS saat ini ialah agar pembangkit nuklir tersebut dioperasikan bersama oleh Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Namun, Kyiv menolak gagasan tersebut.

Poin-poin utama rencana itu menegaskan kembali kedaulatan Ukraina dan mengusulkan pakta nonagresi antara Rusia dan negara-negara tetangganya, lengkap dengan mekanisme pengawasan.

Selain jaminan keamanan kuat yang mencerminkan Pasal Lima NATO, Ukraina akan diizinkan mempertahankan kekuatan militer hingga 800.000 personel pada masa damai.

Diskusi masih berlangsung mengenai rencana AS untuk menerima kompensasi sebagai imbalan atas jaminan keamanan, sehingga Zelensky menyatakan isu tersebut belum dimasukkan dalam dokumen.

Tidak ada klausul yang melarang Ukraina bergabung dengan NATO, ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam rencana 28 poin awal dan menjadi tuntutan konsisten Rusia.

Sebaliknya, kerangka terbaru mengusulkan jalur keanggotaan Uni Eropa bagi Ukraina dengan tanggal aksesi yang jelas. Saat ini Ukraina berstatus kandidat, meski beberapa negara kandidat lain, seperti Albania, dinilai lebih dahulu dalam antrean.

Rencana tersebut juga mencakup pembentukan dana investasi Ukraina senilai sekitar US$200 miliar yang melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Poin lain mensyaratkan Ukraina menggelar pemilihan umum sesegera mungkin setelah kesepakatan ditandatangani. 

Rusia dan Amerika Serikat sama-sama mendorong pelaksanaan pemilu, meskipun Ukraina saat ini masih berada di bawah status darurat militer akibat invasi skala penuh. (BBC/I-2)