Mesir Latih Polisi Palestina untuk Pasukan Keamanan Gaza

MESIR tengah melatih ratusan polisi Palestina sebagai bagian dari rencana untuk memasukkan mereka ke dalam pasukan keamanan Gaza setelah perang berakhir. Informasi ini disampaikan seorang pejabat Palestina kepada AFP.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty ketika bertemu Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Agustus mencakup pelatihan bagi 5.000 polisi. 

Kelompok pertama yang berjumlah lebih dari 500 orang mengikuti pelatihan di Kairo pada Maret. Sejak September, program dua bulanan itu berlanjut bagi ratusan peserta berikutnya, menurut pejabat tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Baca juga : Serangan Maut Berulang Israel dalam Gencatan Senjata, Hamas Tuntut AS

Ia menegaskan bahwa seluruh peserta berasal dari Gaza dan akan digaji oleh Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

"Saya sangat senang dengan pelatihan ini. Kami ingin mengakhiri perang dan agresi secara permanen serta bersemangat untuk mengabdi kepada negara dan sesama warga negara kami," kata seorang polisi Palestina berusia 26 tahun.

Ia juga menyampaikan harapannya agar pasukan keamanan nanti independen, hanya loyal kepada Palestina, dan tidak tunduk pada aliansi atau tujuan eksternal.

Baca juga : Siapa yang Menjaga Perdamaian Gaza? Ini Tantangan Rencana Perdamaian AS

Seorang letnan Palestina menambahkan bahwa pelatihan mencakup penggunaan perlengkapan modern untuk pengawasan perbatasan.

"Kami menerima pelatihan operasional yang luar biasa dengan peralatan modern untuk pengawasan perbatasan," sebutnya.

Operasi genosida Israel yang, menurut kementerian kesehatan setempat, menewaskan sedikitnya 70.100 orang.

Melindungi Mimpi

Pelatihan tersebut juga menegaskan kembali posisi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah rakyat Palestina serta dorongan untuk mempertahankan cita-cita negara Palestina yang berdaulat.

Seorang pejabat keamanan senior PA menyatakan bahwa Presiden Mahmud Abbas telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Ziad Hab al-Reeh untuk berkoordinasi dengan Mesir dalam program pelatihan ini.

Dalam perundingan yang dimediasi Mesir tahun lalu, Hamas dan Fatah, bersama kelompok-kelompok Palestina lainnya, menyetujui kerangka perekrutan sekitar 10.000 polisi. 

Mesir akan melatih separuhnya, sementara 5.000 lain berasal dari kepolisian Gaza yang sejak 2007 berada di bawah kendali Hamas.

Berdasarkan kesepakatan, pasukan keamanan nanti berada di bawah pengawasan komite teknokrat yang disetujui oleh seluruh faksi.

Seorang pejabat senior Hamas membenarkan dukungan gerakannya terhadap detail mengenai keamanan dan pengelolaan Jalur Gaza yang telah disepakati dalam perundingan tersebut.

Isu ini juga tercantum dalam rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump yang menghasilkan gencatan senjata sementara di Gaza, kemudian disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Eropa juga Terlibat

Rencana yang sama membuka peluang pembentukan pasukan internasional yang bertanggung jawab menjaga perbatasan Gaza serta mendukung proses demiliterisasi wilayah tersebut.

Seorang pejabat Uni Eropa menyebut bahwa blok itu bersedia melatih hingga 3.000 polisi Palestina di bawah skema yang mirip dengan misi pelatihan yang telah dijalankan di Tepi Barat sejak 2006, didanai sekitar 13 juta euro per tahun.

Meski begitu, sejumlah aspek teknis masih belum ditentukan.

Seorang pejabat Hamas mempertanyakan kemungkinan ada kesepakatan dengan Israel terkait rincian kekuatan polisi Gaza. 

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak peran Hamas ataupun Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza selepas perang.

Wartawan AFP sering menyaksikan bahwa Hamas menempatkan aparat bersenjata untuk mengatur lalu lintas dan menyelesaikan perselisihan antarwarga berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum lokal.

Hamas menyatakan tidak ingin kembali menjadi penguasa administratif Gaza, tetapi menegaskan mereka tidak akan menghilang dari panggung politik Palestina.

Terkait pelucutan senjata, Hamas menyatakan tidak menolak melepas sebagian persenjataannya, tetapi hanya sebagai bagian dari proses politik internal Palestina yang disepakati bersama. (I-2)