AS Jamin Keamanan Ukraina tanpa Kepastian Bertempur Lawan Rusia

AMERIKA Serikat (AS) mengajukan paket jaminan keamanan jangka panjang untuk Ukraina yang disebut sebagai pendekatan gaya NATO. Namun, sejumlah analis keamanan nasional mengatakan kepada New York Post bahwa tawaran tersebut jauh dari komitmen pertahanan kolektif seperti Pasal 5 NATO.

Dalam rancangan itu, serangan Rusia yang signifikan, disengaja, dan berkelanjutan terhadap wilayah Ukraina akan dianggap sebagai serangan yang mengancam perdamaian dan keamanan komunitas transatlantik. Meski demikian, proposal tersebut tidak mengharuskan AS merespons secara militer.

Berbeda dengan Pasal 5 yang mewajibkan negara anggota membantu sekutu yang diserang, jaminan baru ini hanya menyatakan bahwa presiden AS akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan setelah berkonsultasi dengan Kyiv, NATO, dan sekutu Eropa. Respons tersebut bisa berupa bantuan militer, intelijen, tekanan ekonomi, atau bahkan tanpa tindakan apa pun.

Baca juga : Zelensky Bahas Rencana Perdamaian 28 Poin Trump dengan Pemimpin Eropa

Para analis menyebut kelemahan inilah yang membuat jaminan tersebut kehilangan kekuatan. Rencana ini lebih menggambarkan bahwa AS akan mempertimbangkan intervensi, bukan memberikan komitmen pasti jika Rusia kembali melakukan agresi.

Mirip Memorandum Budapest, Dinilai Berisiko Gagal

Kepala program di Institute for the Study of War, George Barros, membandingkan proposal itu dengan Memorandum Budapest 1994. 

"Jaminan keamanan apa pun yang tidak mewajibkan respons militer terhadap Ukraina kemungkinan besar akan gagal," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kesepakatan sebelumnya dilanggar Rusia dan respons AS saat itu sangat terbatas.

Baca juga : PM Inggris Keir Starmer: Ukraina Harus Tentukan Masa Depan

Direktur Program Rusia di Foundation for Defending Democracy, John Hardie, menambahkan bahwa para presiden AS dari dua partai telah konsisten menolak berperang langsung dengan Rusia terkait Ukraina. 

Dia menyatakan bahwa berdasarkan proposal ini, Kyiv hanya dapat mengharapkan sanksi baru serta suplai senjata dan intelijen. Hardie menekankan pentingnya Ukraina membangun militer kuat pascaperang dan perlunya investasi sekutu agar negara itu menjadi landak baja.

Batasan Baru tanpa Pasukan Asing di Ukraina

Usulan jaminan tersebut bertepatan dengan pembahasan rencana damai yang memuat larangan menempatkan pasukan NATO di Ukraina. 

"Salah satu hal yang membedakannya dengan NATO adalah bahwa rencana tersebut menyatakan bahwa Ukraina tidak boleh menampung pasukan NATO asing," kata Barros menyoroti kejanggalan tersebut.

Jaminan keamanan ini menjadi salah satu insentif dalam rencana perdamaian 28 poin yang disusun oleh Utusan Khusus Presiden Steve Witkoff setelah berkonsultasi dengan pejabat Ukraina dan Rusia.

Rencana Damai Kontroversial

Dalam proposal itu, Ukraina diminta menyerahkan seluruh wilayah Donbas, berjanji tidak akan bergabung dengan NATO, memangkas kekuatan militernya dari 2,1 juta menjadi 600.000 personel, dan memberikan amnesti penuh bagi pihak-pihak yang terlibat selama masa perang.

Para pejabat AS menganggap rancangan tersebut memberikan terlalu banyak konsesi kepada Rusia. Mereka juga mempertanyakan laporan bahwa Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, memberikan umpan balik positif atas rencana tersebut. Seorang pejabat bahkan menyebut Umerov telah menyetujui sebagian besar rencana ini.

Umerov membantah klaim itu. Presiden Volodymyr Zelensky belum memberikan penolakan langsung. 

Dalam pidato terbarunya, Zelensky mengisyaratkan dilema yang dihadapi Ukraina, menyatakan negara itu kini mungkin menghadapi pilihan yang sangat sulit, antara kehilangan martabatnya atau risiko kehilangan mitra kunci.

Rusia Tetap Berambisi Kuasai Ukraina

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa hambatan utama dalam negosiasi adalah penolakan Rusia untuk meninggalkan ambisinya menguasai seluruh Ukraina. 

"Maksud saya, lihat, semua orang tahu Vladimir Putin ingin menguasai seluruh negeri," ujarnya.

"Itulah tujuannya yang telah lama ia perjuangkan," pungkasnya. (I-2)