Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN warga Palestina bersama aktivis internasional turun ke jalan di beberapa kota Tepi Barat pada Selasa (23/9) untuk merayakan pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat dan menunjukkan solidaritas kepada penduduk Jalur Gaza.
Pawai terpusat di Lapangan Al-Manara, Ramallah, diwarnai pengibaran bendera, nyanyian, dan poster yang menyerukan dukungan bagi Gaza serta pembebasan para tawanan.
Sabri Saidam, anggota komite sentral Fatah, mengatakan momen itu merupakan hari kegembiraan sekaligus dorongan agar dunia turun tangan menghentikan kekerasan.
"Mengakhiri perang di Gaza merupakan prioritas," kata Saidam kepada Xinhua dikutip Rabu (24/9).
"Kita harus turun tangan. Kita harus menghentikan perang. Itu nomor satu. Kemudian, terlibatlah dalam pembangunan Gaza. Kita punya banyak pekerjaan di depan, tetapi tekad kita kuat. Itulah masa depan kita. Inilah identitas kita. Martabat kita," sebutnya.
Luisa Morgantini, mantan wakil presiden Parlemen Eropa, yang ikut hadir di Tepi Barat, menyambut pengakuan beberapa negara Eropa sebagai langkah penting.
"Kami meyakini Palestina harus bebas. Rakyat Palestina harus memilih sendiri apa yang mereka inginkan," kata Morgantini, seraya mendesak negara-negara Barat untuk mengambil langkah lebih jauh dalam mendukung hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.
Di tengah sorak-sorai, sejumlah warga menyuarakan kehati-hatian dan kekecewaan bahwa pengakuan diplomatik belum otomatis mengubah kondisi di lapangan.
Roula Ghaneb, akademisi dari Tulkarem, berdiri di tengah pawai sambil memegang foto putranya Yazan, 20, yang ditangkap delapan bulan lalu.
"Dia ditangkap di rumah kami delapan bulan yang lalu," ujarnya.
"Kami tidak ingin kata-kata, kami ingin tindakan," harap Ghaneb.
Jamila Abdul, penduduk desa antara Yerusalem dan Ramallah, menyatakan keprihatinan yang lebih mendalam.
"Palestina sedang dibasmi hari ini di Gaza dan Tepi Barat dengan berbagai cara," sebutnya.
Pernyataan itu merefleksikan ketakutan banyak warga terhadap tindakan militer Israel dan ekspansi permukiman yang terus berlangsung di Tepi Barat.
Pawai ini berlangsung di tengah tekanan diplomatik yang meningkat dan gelombang pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara Barat.
Beberapa menteri Israel yang berhaluan keras menyerukan pencaplokan Tepi Barat, langkah yang dikhawatirkan dapat menggagalkan normalisasi regional yang disusun di bawah Perjanjian Abraham.
Menanggapi tuduhan genosida yang dilayangkan sebagian pihak terhadap Israel, warga Palestina menuntut pertanggungjawaban dan tindakan nyata internasional.
"Jika mereka ingin mengakui sesuatu, mereka harus mengakui genosida yang terjadi saat ini, mengakhiri kekejaman ini, dan menghukum Israel atas kejahatan-kejahatan ini," ujar Abdul.
Pemerintah Israel secara tegas membantah tuduhan genosida dan menegaskan operasi militernya ditujukan untuk menghancurkan Hamas sambil berupaya meminimalkan korban sipil.
"Jika kami ingin melakukan genosida, itu akan memakan waktu tepat satu sore," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menanggapi tuduhan keras tersebut. (I-2)
Pemerintah Palestina kecam keputusan Israel ubah aturan tanah di Tepi Barat dan mengambil alih Masjid Ibrahimi. Langkah ini dinilai ilegal dan menghambat kemerdekaan.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
Bantuan ambulans dari warga Karawang ini merupakan respons terhadap mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan darurat di Jalur Gaza yang kian memprihatinkan.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved