Inggris Siap Akui Negara Palestina pada September Jika Israel Tak Setujui Gencatan Senjata

PEMERINTAH Inggris menyatakan siap mengakui Negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresinya di Gaza dan menyetujui gencatan senjata.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, usai rapat kabinet, Selasa (29/7), menegaskan pengakuan tersebut bertujuan mendorong proses perdamaian dua negara yang telah lama mandek.

"Saya selalu mengatakan bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina pada saat yang memberikan dampak maksimal bagi terciptanya solusi dua negara," ujarnya. 

Baca juga : PM Inggris Pertimbangkan Sanksi kepada Menteri Israel Smotrich dan Ben Gvir

"Saya bisa pastikan, jika situasi di Gaza tidak mengalami perubahan berarti, Inggris akan memberikan pengakuan resmi kepada Palestina di Sidang Umum PBB bulan September."

Pernyataan ini muncul sehari setelah Starmer menyampaikan publik Inggris "muak" melihat penderitaan rakyat Gaza, termasuk anak-anak yang kelaparan. Ia menyampaikan hal itu saat bertemu Presiden AS Donald Trump di Skotlandia.

Namun, keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai "hadiah bagi terorisme Hamas."

Baca juga : Dunia Menanggung Malu atas Kebiadaban Israel di Gaza

"Negara jihad di perbatasan Israel hari ini akan menjadi ancaman bagi Inggris esok hari. Kebijakan berdamai dengan teroris selalu gagal, dan akan gagal juga bagi kalian," tegas Netanyahu dalam sebuah pernyataan melalui akun resmi kantornya di platform X (dulu Twitter).

Kementerian Luar Negeri Israel menambahkan langkah Inggris akan menghambat upaya menciptakan gencatan senjata dan pembebasan sandera, yang masih ditahan di Gaza.

Presiden AS Donald Trump turut mengkritik keputusan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang "mengganjar Hamas." Ia menegaskan Amerika Serikat tidak berniat mengikuti langkah Inggris. "Starmer dan Presiden Prancis Macron punya pendapat sendiri, dan itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti saya harus setuju," ujar Trump.

Dalam pidatonya, Starmer juga menuntut Hamas segera membebaskan semua sandera, melucuti senjata, menyetujui gencatan senjata, dan tidak mengambil bagian dalam pemerintahan Gaza ke depan.

"Kami akan mengevaluasi perkembangan situasi pada September. Tapi keputusan Inggris tidak akan bergantung pada persetujuan pihak mana pun," tambahnya.

Tekanan internal terhadap Starmer dari Partai Buruh pun terus meningkat. Apalagi setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui Negara Palestina pada September.

Dukungan Internasional

Pengumuman Starmer mendapat sambutan dari sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan Inggris kini bergabung dalam momentum yang telah dimulai Prancis untuk mendukung pengakuan negara Palestina.

Arab Saudi dan Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein Al Sheikh, juga menyambut baik langkah ini. Mereka menyebutnya sebagai bentuk komitmen terhadap hukum dan legitimasi internasional.

Yordania menyebut keputusan tersebut sebagai “langkah ke arah yang benar” menuju solusi dua negara. Sementara itu, Menteri Utama Skotlandia, John Swinney, menyambut niat baik Starmer namun menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina tidak boleh bersyarat dan harus disertai sanksi terhadap Israel jika kekerasan terus berlanjut.

Situasi Gaza Memburuk

Starmer menyebut keputusan ini didorong oleh "situasi yang tak tertahankan" di Gaza. Kondisi di Gaza menurutnya memburuk dari hari ke hari. Ia juga khawatir peluang terwujudnya solusi dua negara semakin menipis.

Laporan badan pangan internasional yang didukung PBB menyebut "skenario terburuk kelaparan" kini tengah terjadi di Gaza. Lebih dari 20.000 anak telah dirawat akibat malnutrisi akut dari April hingga pertengahan Juli.

"Pengumuman ini kami sesuaikan dengan jadwal Sidang Umum PBB pada September, karena kami ingin mendorong perubahan nyata di lapangan—agar bantuan bisa masuk dan harapan bagi solusi dua negara tetap hidup," kata Starmer.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan kembali posisi pemerintah Inggris saat berpidato di markas PBB. Lammy menyerukan Israel untuk mengakhiri kekerasan dan berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan.

"Tidak ada kontradiksi antara dukungan terhadap keamanan Israel dan dukungan bagi kemerdekaan Palestina," tegas Lammy.

Hingga kini, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Namun sebagian besar negara Barat masih enggan mengambil langkah serupa. (CNN/Z-2)