Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan pada Sabtu (28/6) bahwa kelompoknya tidak akan meletakkan senjata selama Israel terus melakukan serangan di Libanon selatan.
Menurut laporan oleh Kantor Berita Nasional Libanon (NNA), Qassem, mengatakan gencatan senjata dengan Israel akan membebankan tanggung jawab bagi negara. Namun Hizbullah siap menghadapi serangan yang terus dilakukan
oleh Israel.
"Siapa yang waras akan menyerahkan kekuasaan mereka? Kami tidak akan menyerahkan kekuasaan kami selama Israel terus melancarkan serangannya," katanya di wilayah Dahieh, selatan Beirut.
Qassem mengatakan Israel yang menyasar warga sipil di Nabatieh tidak dapat diterima dan negara harus mengambil peran dalam mengatasi situasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa kelompok perlawanan Libanon tidak akan tinggal diam dalam menghadapi serangan tersebut.
"Apakah kalian pikir kami akan terus diam selamanya? Itu tidak benar. Kalian sudah pernah menguji kami dan kami tidak punya pilihan selain mempertahankan kehormatan kami," tegasnya.
Hizbullah sering menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata dalam konteks menjaga menjaga kedaulatan nasional.
Pemimpin Druz Libanon yang juga mantan ketua Partai Sosialis Progresif Walid Jumblatt dan pemimpin Partaki Kekuatan Kristen Libanon Samir Geagea juga mengatakan bahwa senjata seharusnya hanya berada di tangan negara.
Pasukan Israel telah melancarkan serangan hampir setiap hari di Libanon selatan dengan klaim menargetkan aktivitas Hizbullah. Padahal gencatan senjata antara Israel dan Libanon disepakati sejak November lalu.
Kesepakatan tersebut mengakhiri perang lintas batas selama berbulan-bulan antara Israel dan kelompok perlawanan Libanon.
Otoritas Libanon melaporkan hampir 3.000 pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh Israel, termasuk tewasnya setidaknya 224 orang dan lebih dari 500 orang terluka sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tersebut, Israel seharusnya sepenuhnya menarik pasukannya dari Libanon selatan paling lambat 26 Januari.
Namun, tenggat waktu itu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Tel Aviv menolak mematuhi. Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan. (Anadolu/Ant/I-2)
PAUS Leo XIV menyerukan diakhiri perang antara Israel dan Hizbullah di Libanon, kemarin.
HIZBULLAH mengadakan pemakaman untuk panglima militer tertingginya dan anggota lain dari kelompok militan tersebut sehari setelah serangan mematikan Israel.
KORPS Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengecam pembunuhan panglima militer Hizbullah oleh Israel. Iran mengancam akan memberikan respons yang menghancurkan.
LIBANON akan mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan PBB terkait pembangunan tembok beton oleh Israel di sepanjang perbatasan selatan yang disebut melampaui Garis Biru.
PASUKAN Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon (UNIFIL) menyatakan bahwa militer Israel kembali menargetkan personel penjaga perdamaian dalam insiden terbaru.
HIZBULLAH pada Kamis (6/11) menyerukan persatuan nasional Libanon dalam menghadapi pelanggaran Israel di Libanon selatan sekaligus menolak segala bentuk negosiasi politik dengan Tel Aviv.
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Pemerintah Palestina kecam keputusan Israel ubah aturan tanah di Tepi Barat dan mengambil alih Masjid Ibrahimi. Langkah ini dinilai ilegal dan menghambat kemerdekaan.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Rabu waktu setempat.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved